Pengertian “pengakuan” dalam akuntansi adalah proses penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan
diwujudkan dengan melakukan pencatatan jumlah uang pada pos-pos laporan
keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Agar dapat diakui atau dicatat, suatu kejadian atau peristiwa minimal harus
memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian
atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas
pelaporan yang bersangkutan,
b. nilai atau biaya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut dapat
diukur atau dapat diperkirakan/diestimasi dengan andal.
1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
Konsep ini digunakan dalam pengertian bahwa terdapat derajat kepastian
yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan
pos/kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke entitas
pelaporan. Konsep ini diperlukan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian
lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian tersebut
dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
keuangan.
2. Keandalan Pengukuran
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada hasil pengukuran nilai
uang yang dapat dinilai dengan andal. Namun adakalanya nilai tersebut tidak
bisa diukur dengan andal, hanya dapat dilakukan estimasi yang layak. Lebih jauh,
apabila estimasi yang layak tersebut tidak mungkin dilakukan, maka transaksi
jenis yang demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuanga.
Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau
keadaan lain di masa mendatang.
3. Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat:
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah, dan
b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi tetapi manfaat ekonominya
dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi
berjalan.
Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah terdiri dari berbagai
macam, antara lain dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak
(PNBP), retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, trnasfer, dan
setoran lain-lain; serta penerimaan, misalnya hasil pinjaman. Proses pemungutan
setiap jenis penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak
atau instansi. Oleh karena itu, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah
tersebut memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan
mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening
Kas Umum Negara/Daerah.
4. Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
5. Pengakuan Pendapatan
Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis
akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
6. Pengakuan Belanja
Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mengenai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat
timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.
