KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESETRALISASI FISKAL (SEBUAH REVIEW TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH)

Kontribusi dari Administrator

Monday, 17 December 2007

Terakhir kali diperbaharui Tuesday, 19 February 2008

KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESETRALISASI FISKAL (SEBUAH REVIEW TERHADAP

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH) Oleh : Sigit Sapto Wardono, S.T.[*]

I. Pendahuluan

Mulai tahun 2001 pemerintah Indonesia melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25

Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang kemudian direvisi dan dibuat undang-undang baru

yaitu UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya kedua undang-undang tersebut maka

sebagian besar urusan daerah yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat diserahkan kepada masing-masing

daerah. Kewenangan daerah tidak mencakup kewenangan bidang politik, pertahanan kemananan, peradilan, moneter

dan fiskal, dan kewenangan agama ( UU No.32 Th 2004, pasal 7). Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah

adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara

optimal dan terpadu, nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi

tingkat daerah. (Yulianti dalam Halim, 2001:23) Misi utama dari kedua undang-undang tersebut adalah bukan hanya

pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya

keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Bratakusumah dan

Solihin, 2002:206). Konsekuensi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah bahwa maju tidaknya daerah

sangat bergantung pada kemampuan daerah mengelola dan menggali potensi yang dimilikinya. Dearah dengan potensi

besar dan kemampuan manajemen yang baik tentu akan berkembang dengan pesat demikian pula sebaliknya. Salah

satu aspek penting dalam perkembangan daerah adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Ciri utama yang

menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menjadi daerah otonom adalah kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada bantuan pusat yang

semakin kecil. Dengan demikian sumber pendapatan utama daerah bukan dari bantuan pemerintah pusat melainkan

berasal dari pendapatan daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar

daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem

pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,

partisipatif, dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut (Yani,

2002:203). Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah

diikuti dengan kewenangan pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah mampu

memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapinya. Daerah

diperbolehkan untuk memaksimalkan semua sektor yang dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan

pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah, retribusi, keuntungan dari perusahaan daerah. Pemerintah pusat

hanya memberikan insentif berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini bertujuan agar

pemerintah daerah mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah

pusat. Dalam penyusunan, pengawasan, maupun evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerahpun, pemerintah

pusat tidak lagi berperan hanya sebatas mengetahui, sedangkan aktor utamanya adalah legislatif (DPRD) dan eksekutif

(Gubernur/Bupati). Pengertian desentralisasi fiskal sendiri menurut Bachrul Elmi adalah pelimpahan kewenangan di

bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administratif maupun pemanfaatannya diatur atau

dilakukan oleh pemerintah pusat (Elmi, 2002:26). Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal diharapkan akan terjadi

perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : § Dari vertical accountability menjadi

horizontal accountibility, yang berarti bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan yang semula sentralistik menjadi

pengelolaan yang terdesentralisasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama DPRD sepenuhnya; §

Dari traditional budget menjadi performance budget, yang berarti terjadi perubahan sistem penyusunan anggaran yeng

sebelumnya berupa “line item” dan inkremental dengan penekanan pada pertanggungjawaban pada setiap

input yang dialokasikan menjadi sistem penganggaran yang bersifat kinerja yang berarti tidak hanya menekankan pada

input tetapi juga pada output atau outcome; § Lebih menekankan konsep value of money, konsep ini lebih dikenal

dengan konsep 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih baik dan teliti

dalam menggunakan dana anggaran dengan menekankan ketiga prinsip tersebut.

II. Permasalahan

Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan kesempatan bagi daerah untuk

memaksimalkan penyelenggaraan keuangan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar menyentuh akar

permasalahan serta mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tetapi adanya undang-undang tersebut juga

merupakan tantangan bagi pemerintah daerah. Daerah harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengelola

keuangannya sendiri secara efektif dan efisien. Dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam

pelaksanaan desentralisasi, anggaran keuangan daerah menduduki posisi yang sentral. Pengembangan kapabilitas

diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam menajalankan fungsi dan perannya

secara efisien, sedangkan peningkatan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan

tuntutan dan kebutuhan publik (World Bank dalam Mardiasmo, 2002:177). Akan tetapi, pada pelaksanaannya dilapangan

tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak permasalahan yang muncul dalam usaha meningkatkan pendapatan

daerah serta pengelolaannya. Permasalahan yang paling sering dihadapai adalah tidak adanya kerjasama yang baik

antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran keuangan, kurangnya sumberdaya manusia  yang menguasai manajemen keuangan dengan baik, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang

direncanakan, keterlibatan masyarakat yang masih minim, daerah terlalu mengeksploitasi apa-apa yang kiranya bisa

dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli daerah, dan buruknya manajemen pengelolaan yang menyebabkan

pembangunan daerah tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena permasalahan pengelolaan

keuangan daerah yang terjadi di Indonesia selama pelaksanaan desentralisasi diantaranya: § Ketidakcukupan

sumberdaya finansial § Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian § Prosedur dan sistem

pengendalian manajemen yang tidak memadai § Rendahnya produktivitas pegawai § Inefisiensi § Infrastruktur yang

kurang mendukung § Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran

masyarakat terhadap penegakan hukum § Political will yang rendah § Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) §

Lemahnya akuntabilitas publik Banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi khususnya dibidang keuangan daerah membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Pemerintah dituntut untuk responsif terhadap perubahan paradigma tersebut. Mampu atau tidaknya daerah dalam

melaksanakan desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kesiapan dan kemauan setiap elemen stakeholders daerah

yang didukung oleh adanya potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber pembiayaan daerah.

III. Syarat

Keberhasilan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Dari pengalaman berbagai negara di dunia yang telah melaksanakan

desentralisasi fiskal, terdapat setidaknya dua syarat yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi

fiskal (Bird, 2000:17). Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan

keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk

mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kedua, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan-biaya-biaya dari

keputusan yang diambil sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu sebenarnya tidak diperlukan

ekspor pajak dan transfer dana dari pemerintah pusat. Maksudnya adalah pemerintah daerah seharusnya memiliki

kontrol atas tarif dan mungkin beberapa jenis pajak. Selain itu, yang diperlukan agar desentralisasi memberikan hasilhasil

yang efisien adalah anggaran daerah yang berimbang yang ketat dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang

didaerahkan agar akuntabilitas dapat dijamin. Akuntabilitas merupakan konsep yang sangat kompleks dan multidimensi.

Akuntabilitas politis membutuhkan pimpinan politis dari berbagai jenjang agar dapat responsif dan bertanggung jawab

terhadap masyarakatnya. Akuntabilitas administratif membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan bersandarkan pada

aturan-aturan serta perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan kinerja sistem kelembagaan.

Akuntabilitas ekonomis membutuhkan tanggung jawab masyarakat atas pembayaran pelayanan yang mereka nikmati

serta partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Pada prinsipnya sangat mungkin daerah bergantung 90 persen

pada transfer pusat dan sepenuhnya dapat diakuntabilitas oleh masyarakat setempat dan pemerintah pusat. Dengan

alasan ini, format yang baik dari transfer intrapemerintahan sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah

(Ahmad dan Thomas dalam Bird, 2000:18). Transfer tetap yang dibuat atas dasar suatu formula akan memberikan arti

bahwa upaya-upaya daerah untuk meningkatkan atau menurunkan penerimaan atau pengeluaran akan secara langsung

mempengaruhi keluaran (outcomes) dan hal inilah yang dibutuhkan agar akuntabilitas dapat dilaksanakan.

IV. Tuntutan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal Dimensi reformasi lembaga sektor publik, seperti

pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga dibawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik (public service)

secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan memberikan otonomi tanggung jawab dalam memberikan

pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi tersebut mengharuskan lembega-lembaga

daerah harus dapat lebih profesional, berorientasi pada kepentingan publik dan lebih transparan khususnya dalam

pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah. Tuntutan yang lebih mengutamakan kepentingan publik/akuntabilitas

publik mengharuskan pemerintah daerah tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah

pusat tetapi juga dilakukannya horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat

sebagai bentuk horizontal accountability. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan

disclosure atas aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan

tersebut (Mardiasmo,2002:226). Pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka

pemeruhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan. Bentuk

pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-macam. Ellwood (dalam Mardiasmo,2002:226)

menjelaskan terdapat empat bentuk akuntabilitas publik, yaitu: 1. Akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for

probity and legality) Akuntabilitas hukum dan pertauran terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan pemerintahannya; 2. Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik.

Akuntabilitas proses dapat diwujudkan melalui pemberian layanan publik yang cepat, responsif, dan dengan biaya yang

murah. Audit terhadap akuntabilitas proses pemerintahan daerah meliputi kecukupan sistem akuntansi, prosedur

administrasi, dan struktur organisasi pemerintah daerah; 3. Akuntabilitas program (Program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah pemerintah daerah

telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan sumberdaya yang minimal; 4.

Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah

daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dijalankan pemerintah daerah selaku eksekutif terhadap

DPRD sebagai legislatif dan kepada masyarakat daerah. Saat ini masyarakat menuntut adanya transparansi dalam

pelaksanaan roda pemerintahan serta ikut aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

V. Peran masyarakat

lokal dalam sistem keuangan daerah Sebelum masa otonomi daerah digulirkan, paradigma pembangunan yang

berkembang dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah,

sedangkan masyarakat tinggal menikmati hasilnya saja. Dengan bergulirnya otonomi daerah maka terjadi perubahan

pola pembangunan dengan lebih melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fokus harus diarahkan pada

pelayanan-pelayanan lokal bukan pada pemerintahan lokal (Bird,2000:54). Dengan fokus pada pelayanan local diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil yang telah dicapai. Peranan penting masyarakat yang lainnya

adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membangun daerahnya dengan cara mengikuti semua aturan-aturan

yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Hal ini penting

mengingat sumber dana utama dalam desentralisasi fiskal seharusnya adalah sumber anggaran yang berasal dari

daerahnya sendiri termasuk didalamnya pajak dan retribusi. Dengan tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak maka diharapkan ketergantungan pemerintah daerah dari transfer dana pemerintah pusat (dana perimbangan)

akan semakin menurun, dengan demikian tujuan dari desentralisasi akan terwujud. Pemerintah daerah juga harus

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan mengenai

kebijakan daerahnya. Demokratisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Oleh karenanya

dalam pelaksanaan desentralisasi sudah bukan saatnya membentuk pemerintah yang otoriter. Masyarakat harus tahu

seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dan untuk apa saja anggaran tersebut serta mengetahui tingkat kinerja

pemerintahannya. Masyarakat dapat dijadikan eksternal control bagi pemerintah daerah khususnya dalam mengawasi

dan mengevaluasi kinerja keuangannya. Jika masyarakat lokal tidak diberi tahu tentang apa yang dikerjakan, berapa

baik pengerjaannya, berapa besar pembiayaannya, dan siapa yang membayarnya, maka tidak akan terbentuk

kesadaran dan partisipasi efektif dari masyarakat lokal yang dibutuhkan dalam sebuah sistem pemerintahan yang efektif

dan efisien.

VI. Kesimpulan Desentralisasi fiskal di Indonesia diterjemahkan sebagai pemberian kewenangan dari

pusat kepada daerah untuk mengatur sistem penerimaan daerahnya baik dalam mengumpulkan maupun

memanfaatkannya. Sistem desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menganut pada sistem top down dan lebih merupakan

federalisme fiskal yang lebih menitikberatkan pencapaian tujuan-tujuan nasional dengan cara memberikan sebagian

kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada daerah itu sendiri. Sistem ini juga ditandai adanya transfer dana dari

pusat ke daerah sebagai bentuk block grant dengan menggunakan formulasi perhitungan tertentu sehingga tiap daerah

memperoleh jumlah yang berbeda. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kesiapan

daerah dalam menerima pelimpahan kewenangan dari pusat. Kesiapan daerah dapat ditunjukkan melalui kesiapan

semua unsur stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat) serta kesiapan daerah dari sisi finansial. Selain itu,

diperlukan juga aturan yang jelas untuk mengevaluasi kinerja masing-masing elemen baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tergolong sangat

terlambat dibanding negara-negara berkembang lainnya di dunia. Desentralisasi muncul seiring arus reformasi yang

terus berhembus yang menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat serta adanya transparansi pemerintahan.

Desentralisasi banyak disalahartikan oleh beberapa pemerintah daerah dengan menganggap bahwa mereka berkuasa

penuh atas daerahnya sehingga banyak kebijakan daerah yang kontra produktif terhadap pembangunan. Kemampuan

daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi masih disangsikan. Untuk mengukur kemampuan lembaga

pengelola keuangan daerah digunakan pendekatan kinerja yakni dengan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai

selama pelaksanaan desentralisasi, apakah hasil yang didapat sudah sesuai dengan tujuan, seberapa besar manfaatnya

bagi masyarakat luas, persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga serta melihat track record pelaksanaan tugas dan

wewenang lembaga pengelola keuangan. Kemampuan masyarakat dapat dilihat dari kecenderungan rasio antara target

dan realisasi pungutan pajak dan retribusi, serta apakah pajak dan retribusi tersebut memberatkan sebagain besar

masyarakat ataukah tidak. Potensi keuangan dapat diketahui dari rasio pinjaman daerah terhadap pendapatan, upayaupaya

optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, dan dapat dilihat dari kecenderungan derajat desentralisasi fiskal.

Daftar Kepustakaan Bird, Richard. M dan Vaillancourt, Francois. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara

Berkembang. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di

Indonesia. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Daerah.

Yogyakarta. UPP AMP YKPN. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Wardono, Sigit Sapto. 2005. Kemampuan Kabupaten Purbalingga Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Tugas

Akhir (tidak diterbitkan).Semarang. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

[*] Staf Bidang Pendataan, Penelitian dan Pelaporan Bappeda Kab. Brebes

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa 

yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; 

b. 

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai 

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara; 

c. 

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; 

d. 

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan 

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan 

pemberian diskresi dalam penetapan tarif; 

e. 

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan 

dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah; 

f. bahwa . . . 

-22

f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 

huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat 

(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 

1. 

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah . . . 

-3-3-

2. 

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. 

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 

walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. 

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau 

bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah 

kota. 

7. 

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

8. 

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah 

kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah. 

9. 

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur 

dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. 

10. 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Badan . . . 

-4-4-

11. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

13. 

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

air. 

14. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

15. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

16. 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

17. 

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

18. 

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada di laut maupun di darat. 

19. 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh Pemerintah. 

20. Pajak . . . 

-5-5-

20. 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. 

21. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

22. 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

23. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

24. 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

25. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran. 

26. 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

27. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 

oleh umum. 

28. 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 

diperoleh dari sumber lain. 

29. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan 

bumi untuk dimanfaatkan. 

30. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan 

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 

batubara. 

31. Pajak . . . 

-6-6-

31. 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

32. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. 

33. 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

34. 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. 

35. 

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

36. 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia, yaitu collocalia 

fuchliap haga, collocalia 

maxina, 

collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

37. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

38. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

39. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. 

40. 

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 

41. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak 

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

42. 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. 

43. Hak . . . 

-7-7-

43. 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di 

bidang pertanahan dan bangunan. 

44. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 

45. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

46. 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

47. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

48. 

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

49. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

50. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

51. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 

disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

52. Surat . . . 

-8-8-

52. 

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

53. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

54. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 

Pajak. 

55. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

56. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

57. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

58. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

59. 

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

60. Surat . . . 

-9-9-

60. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau 

Surat Keputusan Keberatan. 

61. 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

62. 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

63. 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

64. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

65. 

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

66. 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

67. Jasa . . . 

- 10 - 10 -

67. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

68. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

69. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

70. 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

71. 

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

72. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

73. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

74. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

75. Pemeriksaan . . . 

- 11 - 11 -

75. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. 

76. 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

BAB II 

PAJAK 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 

Pasal 2 

(1) 

Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. 

Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. 

Pajak Air Permukaan; dan 

e. 

Pajak Rokok. 

(2) 

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. 

Pajak Hotel; 

b. 

Pajak Restoran; 

c. 

Pajak Hiburan; 

d. 

Pajak Reklame; 

e. 

Pajak Penerangan Jalan; 

f. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak . . . 

- 12 - 12 -

g. 

Pajak Parkir; 

h. 

Pajak Air Tanah; 

i. 

Pajak Sarang Burung Walet; 

j. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

dan 

k. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(3) 

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) 

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang 

memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(5) 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah 

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota 

otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis 

Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari 

Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah 

kabupaten/kota. 

Bagian Kedua 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Pasal 3 

(1) 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

(2) 

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan 

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan 

di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima 

Gross 

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage). 

(3) 

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. 

kereta api; 

b. 

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

c. Kendaraan . . . 

- 13 - 13 -

c. 

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai 

kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan 

asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional 

yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

Pemerintah; dan 

d. 

objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah. 

Pasal 4 

(1) 

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi 

atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan 

Bermotor. 

(2) 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 

Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. 

(3) 

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya 

diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. 

Pasal 5 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil 

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 

a. 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 

b. 

bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat 

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan 

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

(2) 

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di 

luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor. 

(3) 

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau 

lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai 

berikut: 

a. 

koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan 

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam 

batas toleransi; dan 

b. 

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan 

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas 

toleransi. 

(4) Nilai . . . 

- 14 - 14 -

(4) 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan 

Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 

(5) 

Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai 

sumber data yang akurat. 

(6) 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran 

Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak 

sebelumnya. 

(7) 

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan 

Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 

faktor-faktor: 

a. 

harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder 

dan/atau satuan tenaga yang sama; 

b. 

penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau 

pribadi; 

c. 

harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan 

Bermotor yang sama; 

d. 

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan 

Kendaraan Bermotor yang sama; 

e. 

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan 

Bermotor; 

f. 

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan 

Bermotor sejenis; dan 

g. 

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

(8) 

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dihitung berdasarkan faktor-faktor: 

a. 

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah 

sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; 

b. 

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan 

menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau 

jenis bahan bakar lainnya; dan 

c. 

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri 

mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan 

berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi 

silinder. 

(9) Penghitungan . . . 

- 15 - 15 -

(9) 

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan 

dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari 

Menteri Keuangan. 

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali 

setiap tahun. 

Pasal 6 

(1) 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. 

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling 

rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 

sebesar 2% (dua persen); 

b. 

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan 

seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif 

paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama 

dan/atau alamat yang sama. 

(3) 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, 

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 

sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 

sebesar 1% (satu persen). 

(4) 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol 

koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol 

koma dua persen). 

(5) 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 7 . . . 

- 16 - 16 -

Pasal 7 

(1) 

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). 

(2) 

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di 

wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 

(3) 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan 

bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor. 

(4) 

Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas 

daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

Pasal 8 

(1) 

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 

12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat 

pendaftaran Kendaraan Bermotor. 

(2) 

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. 

(3) 

Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan 

kahar (force 

majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua 

belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang 

sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. 

(4) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. 

(5) 

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 

10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan 

kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

Bagian Ketiga 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pasal 9 

(1) 

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. 

(2) Termasuk . . . 

- 17 - 17 -

(2) 

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan 

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan 

di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima 

Gross 

Tonnage) 

sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage). 

(3) 

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. 

kereta api; 

b. 

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

c. 

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai 

kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan 

asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional 

yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

Pemerintah; dan 

d. 

objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah. 

(4) 

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) 

bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. 

(5) 

Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan 

Bermotor karena perjanjian sewa beli. 

(6) 

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan 

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di 

Indonesia, kecuali: 

a. 

untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang 

bersangkutan; 

b. 

untuk diperdagangkan; 

c. 

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean 

Indonesia; dan 

d. 

digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan 

kegiatan olahraga bertaraf internasional. 

(7) 

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c 

tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 

Pasal 10 . . . 

- 18 - 18 -

Pasal 10 

(1) 

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau Badan yang dapat menerima 

penyerahan Kendaraan Bermotor. 

(2) 

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan 

Kendaraan Bermotor. 

Pasal 11 

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (9). 

Pasal 12 

(1) 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan 

paling tinggi masing-masing sebagai berikut: 

a. 

penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); 

dan 

b. 

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu 

persen). 

(2) 

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan 

alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif 

pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai 

berikut: 

a. 

penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh 

puluh lima persen); dan 

b. 

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol 

koma nol tujuh puluh lima persen). 

(3) 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 13 

(1) 

Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11. 

(2) Bea . . . 

- 19 - 19 -

(2) 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang 

dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor 

terdaftar. 

(3) 

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dilakukan pada saat pendaftaran. 

Pasal 14 

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib 

mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat 

penyerahan. 

Pasal 15 

(1) 

Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan 

Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut 

kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. 

(2) 

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling sedikit berisi: 

a. 

nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang 

menerima penyerahan; 

b. 

tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; 

c. 

nomor polisi kendaraan bermotor; 

d. 

lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor; dan 

e. 

khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan 

nomor pas kapal. 

Bagian Keempat 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pasal 16 

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar 

yang digunakan untuk kendaraan di air. 

Pasal 17 . . . 

- 20 - 20 -

Pasal 17 

(1) 

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 

konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

(2) 

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

(3) 

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor. 

(4) 

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual 

maupun untuk digunakan sendiri. 

Pasal 18 

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Pasal 19 

(1) 

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) 

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari 

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk 

kendaraan pribadi. 

(3) 

Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden. 

(4) 

Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: 

a. 

terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% 

(seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak 

dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 

berjalan; atau 

b. diperlukan . . . 

- 21 - 21 -

b. 

diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak 

untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

ditetapkannya Undang-Undang ini. 

(5) 

Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan 

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. 

(6) 

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 20 

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Bagian Kelima 

Pajak Air Permukaan 

Pasal 21 

(1) 

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan 

dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: 

a. 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan 

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 

pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan 

lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

Pasal 22 

(1) 

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Permukaan. 

(2) 

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau 

Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Permukaan. 

Pasal 23 . . . 

- 22 - 22 -

Pasal 23 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai 

Perolehan Air Permukaan. 

(2) 

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung 

dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-

faktor berikut: 

a. 

jenis sumber air; 

b. 

lokasi sumber air; 

c. 

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. 

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. 

kualitas air; 

f. 

luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air; dan 

g. 

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(3) 

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

Daerah. 

(4) 

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur. 

Pasal 24 

(1) 

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 25 

(1) 

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4). 

(2) 

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat air berada. 

Bagian . . . 

- 23 - 23 -

Bagian Keenam 

Pajak Rokok 

Pasal 26 

(1) 

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. 

(2) 

Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

sigaret, cerutu, dan rokok daun. 

(3) 

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai 

cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

bidang cukai. 

Pasal 27 

(1) 

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. 

(2) 

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik 

rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin 

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 

(3) 

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang 

berwenang memungut cukai bersamaan dengan 

pemungutan cukai rokok. 

(4) 

Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening 

kas umum daerah provinsi secara proporsional 

berdasarkan jumlah penduduk. 

(5) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan 

dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

Pasal 28 

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan 

oleh Pemerintah terhadap rokok. 

Pasal 29 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

cukai rokok. 

Pasal 30 . . . 

- 24 - 24 -

Pasal 30 

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28. 

Pasal 31 

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 

kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 

Bagian Ketujuh 

Pajak Hotel 

Pasal 32 

(1) 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga 

dan hiburan. 

(2) 

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, 

pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 

(3) 

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a. 

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

b. 

jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c. 

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan; 

d. 

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, 

panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya 

yang sejenis; dan 

e. 

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan 

oleh umum. 

Pasal 33 . . . 

- 25 - 25 -

Pasal 33 

(1) 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan 

yang mengusahakan Hotel. 

(2) 

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Hotel. 

Pasal 34 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada Hotel. 

Pasal 35 

(1) 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 36 

(1) 

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34. 

(2) 

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Hotel berlokasi. 

Bagian Kedelapan 

Pajak Restoran 

Pasal 37 

(1) 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran. 

(2) 

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tempat lain. 

(3) Tidak termasuk . . . 

- 26 - 26 -

(3) 

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 38 

(1) 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 

yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. 

(2) 

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengusahakan Restoran. 

Pasal 39 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran 

yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 

Pasal 40 

(1) 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 41 

(1) 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 

(2) 

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Restoran berlokasi. 

Bagian Kesembilan 

Pajak Hiburan 

Pasal 42 

(1) 

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan 

dengan dipungut bayaran. 

(2) 

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. 

tontonan film; 

b. 

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes . . . 

- 27 - 27 -

c. 

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. 

pameran; 

e. 

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. 

sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. 

permainan bilyar, golf, dan boling; 

h. 

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 

i. 

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 

kebugaran (fitness center); dan 

j. 

pertandingan olahraga. 

(3) 

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 43 

(1) 

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan 

yang menikmati Hiburan. 

(2) 

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan Hiburan. 

Pasal 44 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang 

diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara 

Hiburan. 

(2) 

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket 

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

Pasal 45 

(1) 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% 

(tiga puluh lima persen). 

(2) 

Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes 

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak 

Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen). 

(3) 

Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan 

tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

(4) 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 46 . . . 

- 28 - 28 -

Pasal 46 

(1) 

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. 

(2) 

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Hiburan diselenggarakan. 

Bagian Kesepuluh 

Pajak Reklame 

Pasal 47 

(1) 

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame. 

(2) 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. 

Reklame papan/billboard/videotron/megatron 

dan 

sejenisnya; 

b. 

Reklame kain; 

c. 

Reklame melekat, stiker; 

d. 

Reklame selebaran; 

e. 

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. 

Reklame udara; 

g. 

Reklame apung; 

h. 

Reklame suara; 

i. 

Reklame film/slide; dan 

j. 

Reklame peragaan. 

(3) 

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 

a. 

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, 

dan sejenisnya; 

b. 

label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 

dari produk sejenis lainnya; 

c. nama . . . 

- 29 - 29 -

c. 

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. 

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah; dan 

e. 

penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 48 

(1) 

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menggunakan Reklame. 

(2) 

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menyelenggarakan Reklame. 

(3) 

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara 

langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak 

Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. 

(4) 

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, 

pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

Pasal 49 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa 

Reklame. 

(2) 

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, 

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 

(3) 

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

(4) 

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak 

wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan 

menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

(5) Cara . . . 

- 30 - 30 -

(5) 

Cara perhitungan Nilai 

dimaksud pada ayat (3) 

Daerah. 

(6) 

Hasil perhitungan Nilai 

dimaksud pada ayat (5) 

Kepala Daerah. 

Pasal 50 

Sewa Reklame sebagaimana 

ditetapkan dengan Peraturan 

Sewa Reklame sebagaimana 

ditetapkan dengan Peraturan 

(1) 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 

(2) 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 51 

(1) 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6). 

(2) 

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 

Bagian Kesebelas 

Pajak Penerangan Jalan 

Pasal 52 

(1) 

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh 

dari sumber lain. 

(2) 

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 

(3) 

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. 

penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah; 

b. 

penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

asing dengan asas timbal balik; 

c. penggunaan . . . 

- 31 - 31 -

c. 

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 

dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin 

dari instansi teknis terkait; dan 

d. 

penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 53 

(1) 

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. 

(2) 

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan tenaga listrik. 

(3) 

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib 

Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 

Pasal 54 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 

Tenaga Listrik. 

(2) 

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan: 

a. 

dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah 

jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan 

biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam 

rekening listrik; 

b. 

dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual 

Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas 

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu 

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang 

berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 55 

(1) 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) 

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak 

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga 

persen). 

(3) Penggunaan . . . 

- 32 - 32 -

(3) 

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 

1,5% (satu koma lima persen). 

(4) 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 56 

(1) 

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 

(2) 

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat penggunaan tenaga listrik. 

(3) 

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian 

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 

Bagian Kedua Belas 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pasal 57 

(1) 

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang meliputi: 

a. 

asbes; 

b. 

batu tulis; 

c. 

batu setengah permata; 

d. 

batu kapur; 

e. 

batu apung; 

f. 

batu permata; 

g. 

bentonit; 

h. 

dolomit; 

i. 

feldspar; 

j. 

garam batu (halite); 

k. 

grafit; 

l. 

granit/andesit; 

m. 

gips; 

n. 

kalsit; 

o. kaolin . . . 

- 33 - 33 -

o. 

kaolin; 

p. 

leusit; 

q. 

magnesit; 

r. 

mika; 

s. 

marmer; 

t. 

nitrat; 

u. 

opsidien; 

v. 

oker; 

w. 

pasir dan kerikil; 

x. 

pasir kuarsa; 

y. 

perlit; 

z. phospat; 

aa. talk; 

bb. tanah serap (fullers 

earth); 

cc. tanah diatome; 

dd. tanah liat; 

ee. tawas (alum); 

ff. tras; 

gg. yarosif; 

hh. zeolit; 

ii. basal; 

jj. trakkit; dan 

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. 

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara 

komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk 

keperluan rumah tangga, pemancangan tiang 

listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, 

penanaman pipa air/gas; 

b. 

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 

pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara 

komersial; dan 

c. 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 58 . . . 

- 34 - 34 -

Pasal 58 

(1) 

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

(2) 

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. 

Pasal 59 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. 

(2) 

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan 

dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(3) 

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah 

daerah yang bersangkutan. 

(4) 

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan 

Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan 

oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Pasal 60 

(1) 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

(2) 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 61 

(1) 

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59. 

(2) Pajak . . . 

- 35 - 35 -

(2) 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang 

dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

Bagian Ketiga Belas 

Pajak Parkir 

Pasal 62 

(1) 

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

(2) 

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. 

penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; 

b. 

penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang 

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 

c. 

penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas 

timbal balik; dan 

d. 

penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 63 

(1) 

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor. 

(2) 

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan tempat Parkir. 

Pasal 64 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara 

tempat Parkir. 

(2) Dasar . . . 

- 36 - 36 -

(2) 

Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) 

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir 

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. 

Pasal 65 

(1) 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 

(tiga puluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 66 

(1) 

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64. 

(2) 

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Parkir berlokasi. 

Bagian Keempat Belas 

Pajak Air Tanah 

Pasal 67 

(1) 

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Tanah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: 

a. 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk 

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian 

dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan 

b. 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya 

yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 68 . . . 

- 37 - 37 -

Pasal 68 

(1) 

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

(2) 

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

Pasal 69 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan 

Air Tanah. 

(2) 

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 

mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor 

berikut: 

a. 

jenis sumber air; 

b. 

lokasi sumber air; 

c. 

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. 

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. 

kualitas air; dan 

f. 

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(3) 

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

Daerah. 

(4) 

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. 

Pasal 70 

(1) 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 

(dua puluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 71 . . . 

- 38 - 38 -

Pasal 71 

(1) 

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4). 

(2) 

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat air diambil. 

Bagian Kelima Belas 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 72 

(1) 

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 

(2) 

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. 

pengambilan Sarang Burung Walet yang telah 

dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

b. 

kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang 

Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 73 

(1) 

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

mengusahakan Sarang Burung Walet. 

(2) 

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

mengusahakan Sarang Burung Walet. 

Pasal 74 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai 

Jual Sarang Burung Walet. 

(2) Nilai . . . 

- 39 - 39 -

(2) 

Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 

pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di 

daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung 

Walet. 

Pasal 75 

(1) 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 76 

(1) 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di 

maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. 

(2) 

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di 

wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau 

pengusahaan Sarang Burung Walet. 

Bagian Keenam Belas 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pasal 77 

(1) 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. 

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, 

yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 

Bangunan tersebut; 

b. jalan . . . 

- 40 - 40 -

b. 

jalan tol; 

c. 

kolam renang; 

d. 

pagar mewah; 

e. 

tempat olahraga; 

f. 

galangan kapal, dermaga; 

g. 

taman mewah; 

h. 

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 

i. 

menara. 

(3) 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak 

yang: 

a. 

digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 

b. 

digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan 

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 

untuk memperoleh keuntungan; 

c. 

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 

atau yang sejenis dengan itu; 

d. 

merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 

wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 

dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak; 

e. 

digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 

f. 

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

(4) 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(5) 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 78 . . . 

- 41 - 41 -

Pasal 78 

(1) 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

(2) 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasal 79 

(1) 

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah NJOP. 

(2) 

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

(3) 

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 80 

(1) 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga 

persen). 

(2) 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 81 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5). 

Pasal 82 . . . 

- 42 42 Pasal 

82 

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 

(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah 

menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 

(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang 

meliputi letak objek pajak. 

Pasal 83 

(1) 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 

(2) 

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 

disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya 

meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh 

Subjek Pajak. 

Pasal 84 

(1) 

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. 

(2) 

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

a. 

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) 

tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur 

secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; 

b. 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 

jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak. 

Bagian Ketujuh Belas 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Pasal 85 

(1) 

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemindahan . . . 

- 43 - 43 -

a. 

pemindahan hak karena: 

1) jual beli; 

2) tukar menukar; 

3) hibah; 

4) hibah wasiat; 

5) waris; 

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lain; 

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8) penunjukan pembeli dalam lelang; 

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

10) penggabungan usaha; 

11) peleburan usaha; 

12) pemekaran usaha; atau 

13) hadiah. 

b. 

pemberian hak baru karena: 

1) kelanjutan pelepasan hak; atau 

2) di luar pelepasan hak. 

(3) 

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. 

hak milik; 

b. 

hak guna usaha; 

c. 

hak guna bangunan; 

d. 

hak pakai; 

e. 

hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. 

hak pengelolaan. 

(4) 

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. 

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; 

b. 

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum; 

c. badan . . . 

- 44 - 44 -

c. 

badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas 

badan atau perwakilan organisasi tersebut; 

d. 

orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau 

karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 

perubahan nama; 

e. 

orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan 

f. 

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk 

kepentingan ibadah. 

Pasal 86 

(1) 

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) 

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 87 

(1) 

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 

(2) 

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dalam hal: 

a. 

jual beli adalah harga transaksi; 

b. 

tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. 

hibah adalah nilai pasar; 

d. 

hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. 

waris adalah nilai pasar; 

f. 

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum 

lainnya adalah nilai pasar; 

g. 

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 

nilai pasar; 

h. 

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai 

pasar; 

i. pemberian . . . 

- 45 - 45 -

i. 

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 

dari pelepasan hak adalah nilai pasar; 

j. 

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 

k. 

penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. 

peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. 

pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. 

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 

o. 

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga 

transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 

(3) 

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak 

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang 

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang 

dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

(4) 

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(5) 

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat 

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 

ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 

wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(6) 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Pasal 88 

(1) 

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). 

(2) 

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 89 . . . 

- 46 - 46 -

Pasal 89 

(1) 

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 ayat (6). 

(2) 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah 

dan/atau Bangunan berada. 

Pasal 90 

(1) 

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: 

a. 

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

b. 

tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

c. 

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

d. 

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

e. 

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang 

pertanahan; 

f. 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

g. 

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 

sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

h. 

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan 

pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap; 

i. 

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan 

dari pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

j. pemberian . . . 

- 47 - 47 -

j. 

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah 

sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

k. 

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

l. 

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

m. 

pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

n. 

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; dan 

o. 

lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang 

lelang. 

(2) 

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya 

perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 91 

(1) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat 

menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan 

bukti pembayaran pajak. 

(2) 

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak 

menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

(3) 

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan 

pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan 

Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 

pembayaran pajak. 

Pasal 92 

(1) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor 

yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan 

pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Tata cara . . . 

- 48 - 48 -

(2) 

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 93 

(1) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor 

yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) 

dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda 

sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk setiap pelanggaran. 

(2) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor 

yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

setiap laporan. 

(3) 

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III 

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 

Pasal 94 

(1) 

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi 

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 

hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); 

b. 

hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 

70% (tujuh puluh persen); 

c. hasil . . . 

- 49 - 49 -

c. 

hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); 

dan 

d. 

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan 

kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh 

persen). 

(2) 

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari 

sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah 

kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan 

dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang 

bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). 

(3) 

Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan 

dan/atau potensi antarkabupaten/kota. 

(4) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan 

Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 

BAB IV 

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR 

DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 

Pasal 95 

(1) 

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) 

Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut. 

(3) 

Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur 

ketentuan mengenai: 

a. 

nama, objek, dan Subjek Pajak; 

b. 

dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; 

c. 

wilayah pemungutan; 

d. 

Masa Pajak; 

e. 

penetapan; 

f. 

tata cara pembayaran dan penagihan; 

g. 

kedaluwarsa; 

h. sanksi . . . 

- 50 - 50 -

h. 

sanksi administratif; dan 

i. 

tanggal mulai berlakunya. 

(4) 

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur 

ketentuan mengenai: 

a. 

pemberian pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak 

dan/atau sanksinya; 

b. 

tata cara penghapusan piutang pajak yang 

kedaluwarsa; dan/atau 

c. 

asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan 

kelaziman internasional. 

BAB V 

PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 96 

(1) 

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) 

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang 

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

(3) 

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(4) 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan. 

(5) 

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 

dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 

SKPDKBT. 

Pasal 97 . . . 

- 51 - 51 -

Pasal 97 

(1) 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: 

a. 

SKPDKB dalam hal: 

1) 

jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar; 

2) 

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala 

Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 

teguran; 

3) 

jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 

pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 

b. 

SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data 

yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c. 

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 

angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

(3) 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) 

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah . . . 

- 52 - 52 -

(5) 

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal 98 

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat 

dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan 

dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 99 

(1) 

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat 

(5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

(2) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 

penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat 

(5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Bagian Kedua 

Surat Tagihan Pajak 

Pasal 100 

(1) 

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: 

a. 

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. 

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 

hitung; 

c. Wajib . . . 

- 53 - 53 -

c. 

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

(2) 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 

(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) 

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

Pasal 101 

(1) 

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling 

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya 

pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

(2) 

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) 

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(4) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

Pasal 102 . . . 

- 54 - 54 -

Pasal 102 

(1) 

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya 

dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) 

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Keberatan dan Banding 

Pasal 103 

(1) 

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. 

SPPT; 

b. 

SKPD; 

c. 

SKPDKB; 

d. 

SKPDKBT; 

e. 

SKPDLB; 

f. 

SKPDN; dan 

g. 

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

(2) 

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 

pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 

jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 

(4) 

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 

Wajib Pajak. 

(5) Keberatan . . . 

- 55 - 55 -

(5) 

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 

sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) 

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda 

pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat 

sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

Pasal 104 

(1) 

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus 

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) 

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

Pasal 105 

(1) 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 

keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) 

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan 

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 

keberatan tersebut. 

(3) 

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 

tanggal penerbitan Putusan Banding. 

Pasal 106 . . . 

- 56 - 56 -

Pasal 106 

(1) 

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) 

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKPDLB. 

(3) 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 

sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan. 

(5) 

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. 

Bagian Kelima 

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif 

Pasal 107 

(1) 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

(2) Kepala . . . 

- 57 - 57 -

(2) 

Kepala Daerah dapat: 

a. 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 

pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 

atau bukan karena kesalahannya; 

b. 

mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 

yang tidak benar; 

c. 

mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d. 

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 

dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. 

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak 

atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 

atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB VI 

RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Objek dan Golongan Retribusi 

Pasal 108 

(1) 

Objek Retribusi adalah: 

a. 

Jasa Umum; 

b. 

Jasa Usaha; dan 

c. 

Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi . . . 

- 58 - 58 -

(2) 

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai 

Retribusi Jasa Umum. 

(3) 

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai 

Retribusi Jasa Usaha. 

(4) 

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan 

sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

Bagian Kedua 

Retribusi Jasa Umum 

Pasal 109 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 

atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

Pasal 110 

(1) 

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 

a. 

Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

d. 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat; 

e. 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. 

Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i. 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

j. 

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

k. 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

l. 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

m. 

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

n. Retribusi . . . 

- 59 - 59 -

n. 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) 

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil 

dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk 

memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 

Pasal 111 

(1) 

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah 

pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, 

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit 

umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya 

yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan 

adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 112 

(1) 

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b 

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. 

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya 

ke lokasi pembuangan sementara; 

b. 

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 

c. 

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir 

sampah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, 

taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

Pasal 113 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan: 

a. kartu . . . 

- 60 60 

a. kartu tanda penduduk; 

b. kartu keterangan bertempat tinggal; 

c. kartu identitas kerja; 

d. kartu penduduk sementara; 

e. kartu identitas penduduk musiman; 

f. kartu keluarga; dan 

g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta 

ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. 

Pasal 114 

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: 

a. 

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian 

dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan 

b. 

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan 

mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. 

Pasal 115 

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 116 

(1) 

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan 

fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, 

los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus 

disediakan untuk pedagang. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola 

oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 117 . . . 

- 61 - 61 -

Pasal 117 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor 

di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 118 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h 

adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 

masyarakat. 

Pasal 119 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan 

peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 120 

(1) 

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j 

adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 121 

(1) 

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah 

pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, 

perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah 

dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. 

(2) Dikecualikan . . . 

- 62 - 62 -

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan 

pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, 

drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. 

Pasal 122 

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah: 

a. 

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya; dan 

b. 

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 

diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 123 

(1) 

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah 

pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

teknis oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a. 

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

b. 

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah; 

c. 

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh 

BUMN, BUMD; dan 

d. 

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak 

swasta. 

Pasal 124 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n 

adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 

dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 

kepentingan umum. 

Pasal 125 . . . 

- 63 - 63 -

Pasal 125 

(1) 

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

umum yang bersangkutan. 

(2) 

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Umum. 

Bagian Ketiga 

Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 126 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial 

yang meliputi: 

a. 

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; 

dan/atau 

b. 

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

Pasal 127 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a. 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. 

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. 

Retribusi Tempat Pelelangan; 

d. 

Retribusi Terminal; 

e. 

Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. 

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

g. 

Retribusi Rumah Potong Hewan; 

h. 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

i. 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

j. Retribusi . . . 

- 64 - 64 -

j. 

Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

k. 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Pasal 128 

(1) 

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian 

kekayaan Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan 

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 

Pasal 129 

(1) 

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah 

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan 

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang 

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

Pasal 130 

(1) 

Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil 

bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta 

fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) 

Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah 

Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat 

pelelangan. 

(3) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, 

dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

Pasal 131 . . . 

- 65 - 65 -

Pasal 131 

(1) 

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat 

parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, 

tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 

terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 

pihak swasta. 

Pasal 132 

(1) 

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan 

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 133 

(1) 

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah 

pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 

pihak swasta. 

Pasal 134 

(1) 

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan 

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan . . . 

- 66 - 66 -

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 

pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 135 

(1) 

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan 

pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 136 

(1) 

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah 

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, 

dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 137 

(1) 

Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang 

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 138 . . . 

- 67 - 67 -

Pasal 138 

(1) 

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 

(2) 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 139 

(1) 

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

usaha yang bersangkutan. 

(2) 

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Usaha. 

Bagian Keempat 

Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 140 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 

Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Pasal 141 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. 

Retribusi Izin Gangguan; 

d. 

Retribusi Izin Trayek; dan 

e. 

Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Pasal 142 . . . 

- 68 - 68 -

Pasal 142 

(1) 

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin 

untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2) 

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 

tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

(3) 

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 143 

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah 

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 

beralkohol di suatu tempat tertentu. 

Pasal 144 

(1) 

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang 

dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau 

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah 

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau 

kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan 

memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

(2) 

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 145 . . . 

- 69 - 69 -

Pasal 145 

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 

Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal 146 

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang 

pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha 

penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

Pasal 147 

(1) 

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi 

atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah 

Daerah. 

(2) 

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi 

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasal 148 

Teknis pemberian perizinan tertedalam Pasal 141 dilaksanakan 

peraturan perundang-undangan. 

ntu 

sessebuai 

agaimana 

dengan 

dimaksud 

ketentuan 

Bagian Kelima 

Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi 

Pasal 149 

(1) 

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan 

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) 

dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah 

masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jenis . . . 

- 70 - 70 -

(2) 

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang 

diberikan oleh Daerah masing-masing. 

(3) 

Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 

141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 150 

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), 

Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. 

Retribusi Jasa Umum: 

1. 

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan 

bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi 

Perizinan Tertentu; 

2. 

jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

3. 

jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang 

pribadi atau Badan yang diharuskan membayar 

retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum; 

4. 

jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi 

atau Badan yang membayar retribusi dengan 

memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak 

mampu; 

5. 

Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan 

nasional mengenai penyelenggaraannya; 

6. 

Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, 

serta merupakan salah satu sumber pendapatan 

Daerah yang potensial; dan 

7. 

pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan 

jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas 

pelayanan yang lebih baik. 

b. 

Retribusi Jasa Usaha: 

1. 

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan 

bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi 

Perizinan Tertentu; dan 

2. jasa . . . 

- 71 - 71 -

2. 

jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat 

komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor 

swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 

yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 

c. 

Retribusi Perizinan Tertentu: 

1. 

perizinan tersebut termasuk kewenangan 

pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam 

rangka asas desentralisasi; 

2. 

perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna 

melindungi kepentingan umum; dan 

3. 

biaya yang menjadi beban Daerah dalam 

penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk 

menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin 

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

retribusi perizinan; 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 

Tata Cara Penghitungan Retribusi 

Pasal 151 

(1) 

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan 

perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

Retribusi. 

(2) 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(3) 

Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa 

dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah. 

(4) 

Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah 

dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 

(5) Tarif . . . 

- 72 - 72 -

(5) 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. 

(6) 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan 

sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif 

Retribusi. 

Bagian Ketujuh 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 152 

(1) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 

atas pelayanan tersebut. 

(2) 

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) 

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 

biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 

menutup sebagian biaya. 

(4) 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya 

memperhitungkan biaya pencetakan dan 

pengadministrasian. 

Pasal 153 

(1) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) 

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 

jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 154 . . . 

- 73 - 73 -

Pasal 154 

(1) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin yang bersangkutan. 

(2) 

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian 

izin tersebut. 

Pasal 155 

(1) 

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2) 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian. 

(3) 

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB VII 

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR 

DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

Pasal 156 

(1) 

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) 

Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku 

surut. 

(3) 

Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit 

mengatur ketentuan mengenai: 

a. 

nama, objek, dan Subjek Retribusi; 

b. 

golongan Retribusi; 

c. cara . . . 

- 74 - 74 -

c. 

cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang 

bersangkutan; 

d. 

prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif Retribusi; 

e. 

struktur dan besarnya tarif Retribusi; 

f. 

wilayah pemungutan; 

g. 

penentuan pembayaran, tempat pembayaran, 

angsuran, dan penundaan pembayaran; 

h. 

sanksi administratif; 

i. 

penagihan; 

j. 

penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; 

dan 

k. 

tanggal mulai berlakunya. 

(4) 

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur 

ketentuan mengenai: 

a. 

Masa Retribusi; 

b. 

pemberian keringanan, pengurangan, dan 

pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok 

Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau 

c. 

tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 

kedaluwarsa. 

(5) 

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan 

Wajib Retribusi. 

(6) 

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek 

Retribusi. 

(7) 

Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong 

dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu 

disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. 

(8) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 

pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

BAB VIII . . . 

- 75 - 75 -

BAB VIII 

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 157 

(1) 

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan 

Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan 

DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan 

dimaksud. 

(2) 

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh 

bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum 

ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri 

Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

tanggal persetujuan dimaksud. 

(3) 

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan 

Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, 

kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-

undangan lain yang lebih tinggi. 

(4) 

Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah 

dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih 

tinggi. 

(5) 

Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 

(6) 

Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

berupa persetujuan atau penolakan. 

(7) Hasil . . . 

- 76 - 76 -

(7) 

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur 

untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh 

gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya 

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. 

(8) 

Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan 

penolakan. 

(9) 

Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah 

dimaksud dapat langsung ditetapkan. 

(10) Dalam 

hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah 

dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota 

bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian 

disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah 

provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan 

untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. 

Pasal 158 

(1) 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh 

gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja setelah ditetapkan. 

(2) 

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan 

merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah 

dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

(3) 

Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri 

Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua 

puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkan . . . 

- 77 - 77 -

(4) 

Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan 

oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan 

permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud 

kepada Presiden. 

(5) 

Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak 

diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(6) 

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan 

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala 

Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah 

mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

(7) 

Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala 

Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

Agung. 

(8) 

Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah 

Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi 

batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

(9) 

Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden 

untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud 

dinyatakan berlaku. 

Pasal 159 

(1) 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat 

(1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa 

penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum 

dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. 

(2) 

Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana 

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

BAB IX . . . 

- 78 - 78 -

BAB IX 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 160 

(1) 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 

langganan. 

(3) 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) 

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. 

(5) 

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Bagian Kedua 

Pemanfaatan 

Pasal 161 

(1) 

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 

yang bersangkutan. 

(2) 

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Bagian . . . 

- 79 - 79 -

Bagian Ketiga 

Keberatan 

Pasal 162 

(1) 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) 

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 

(4) 

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 163 

(1) 

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 

oleh Kepala Daerah. 

(3) 

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

Pasal 164 . . . 

- 80 - 80 -

Pasal 164 

(1) 

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai 

diterbitkannya SKRDLB. 

ayat (1) 

dengan 

BAB X 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 165 

(1) 

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2) 

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) 

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(4) 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak 

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 

pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan 

SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(5) 

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai 

utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. 

(6) Pengembalian . . . 

- 81 - 81 -

(6) 

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. 

(7) 

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau 

Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala 

Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Pajak atau Retribusi. 

(8) 

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB XI 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 166 

(1) 

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah. 

(2) 

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh apabila: 

a. 

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. 

ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 

Paksa tersebut. 

(4) 

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak 

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan . . . 

- 82 - 82 -

(5) 

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 167 

(1) 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2) 

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a. 

diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. 

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) 

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 

(5) 

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

Pasal 168 

(1) 

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin 

ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) 

Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati/walikota . . . 

- 83 - 83 -

(3) 

Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan 

Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) 

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi 

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

BAB XII 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 169 

(1) 

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling 

sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun 

wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) 

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta 

tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

Pasal 170 

(1) 

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan Retribusi. 

(2) 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. 

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak 

atau objek Retribusi yang terutang; 

b. 

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. 

memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan . . . 

- 84 - 84 -

(3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 

Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

BAB XIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 171 

(1) 

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan 

Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu. 

(2) 

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) 

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

BAB XIV 

KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 172 

(1) 

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) adalah: 

a. Pejabat . . . 

- 85 - 85 -

a. 

Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi 

atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; 

b. 

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada 

pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang 

berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 

keuangan daerah. 

(4) 

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang 

memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 

Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) 

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim 

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 

Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga 

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) 

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, 

keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan 

keterangan yang diminta. 

BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal 173 

(1) 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik . . . 

- 86 - 86 -

(2) 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) 

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. 

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 

lengkap dan jelas; 

b. 

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

c. 

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. 

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi; 

e. 

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, 

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut; 

f. 

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. 

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h. 

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i. 

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. 

menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan . . . 

- 87 - 87 -

k. 

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 174 

(1) 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) 

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

Pasal 175 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut 

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak 

yang bersangkutan. 

(3) Pasal 176 . . . 

- 88 - 88 -

Pasal 176 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 

Pasal 177 

(1) 

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2) 

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban 

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) 

dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) 

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas 

pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

(4) 

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 

kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak 

pidana pengaduan. 

Pasal 178 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan 

Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

BAB XVII . . . 

- 89 - 89 -

BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 179 

Pada saat undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang 

masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis 

Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2), dan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi 

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, 

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang 

bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak saat terutang. 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 180 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

1. 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis 

Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka 

waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan 

Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; 

2. 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis 

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan 

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih 

tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum 

diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan 

Undang-Undang ini; 

3. Peraturan . . . 

- 90 - 90 -

3. 

Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap 

berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya 

Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum 

diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini; 

4. 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 

2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 

1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini; 

5. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan 

mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang 

belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; 

dan 

6. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak 

diberlakukannya Undang-Undang ini. 

Pasal 181 

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2014. 

Pasal 182 . . . 

- 91 - 91 -

Pasal 182 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: 

1. 

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam 

Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak 

Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan 

2. 

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam 

Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak 

Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya 

Undang-Undang ini. 

Pasal 183 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 184 

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

Pasal 185 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2010. 

Agar . . . 

- 92 - 92 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 15 September 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 September 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130 

Salinan 

sesuai 

dengan 

aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian dan Industri, 

SETIO SAPTO NUGROHO 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri 

atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan 

perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa 

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada 

Undang-Undang. 

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi 

kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis 

Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, 

kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis 

Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum 

untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-

Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis 

Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi 

selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan 

pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan 

dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 

(dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta 

menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi. 

Hasil . . . 

-2-2-

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki 

peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar 

pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, 

dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup 

seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian 

peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak 

diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. 

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada 

jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. 

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah 

memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak 

pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena 

tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan 

jasa antardaerah. 

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, 

karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, 

provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan 

demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih 

tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan 

pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai 

pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh 

Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan 

Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap 

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan 

kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi 

dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus 

disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur 

Pajak dan Retribusi. 

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut 

tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak 

menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah 

masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh 

Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang 

yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar 

ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan 

Daerah . . . 

-3-3-

Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. 

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang 

mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang 

semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian 

kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak 

kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan 

provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. 

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan 

dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. 

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara 

efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah 

karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam 

perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan 

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut 

dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan 

kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. 

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang 

baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas 

izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu 

daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak 

dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan 

memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan 

menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada 

dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, 

Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak 

Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) 

jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet 

sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak 

baru bagi provinsi. 

Selain . . . 

-4-4-

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan 

perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis 

Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan 

dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah 

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, 

memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan 

kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan. 

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk 

menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban 

bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk 

menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak 

antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan 

bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang 

bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang 

beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan 

seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang 

ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat 

menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga 

diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan 

dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak 

progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus 

untuk Pajak Rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak 

Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar 

Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus 

dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah 

melalui penetapan tarif cukai nasional. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-

Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai 

kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan 

sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak 

Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, 

dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

Dengan . . . 

-5-5-

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian 

kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat 

dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang 

untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis 

Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk 

mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah 

kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan 

Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. 

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan 

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, 

terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau 

pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat 

dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya 

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di 

pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk 

menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian 

bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 . . . 

-6-6-

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya 

dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan 

kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. 

Contoh: 

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan 

bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu 

kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing 

diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak 

dikenakan pajak progresif. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) . . . 

-7-7-

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan ”keadaan kahar (force 

majeure)” adalah 

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 

Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan 

lagi karena bencana alam. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) . . . 

-8-8-

Ayat (3) 

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan 

oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas 

bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada: 

1. 

Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk 

TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium 

Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), 

yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen 

langsung); 

2. 

Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan 

bermotor. 

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka 

produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib 

menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. 

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak 

mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas 

penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri. 

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan 

antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk 

dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen 

langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau 

konsumen langsung. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 

-9-9-

Ayat (2) 

Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan 

kesiapan Daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar 

untuk kendaraan umum dengan kendaraan pribadi. 

Ayat (3) 

Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) tahun, mengingat Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor merupakan barang strategis yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Kenaikan harga minyak akan menambah dana bagi hasil yang 

berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan 

gas bumi dalam bentuk dana alokasi umum tambahan. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejolak sosial 

akibat adanya kemungkinan perbedaan harga Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor antardaerah. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 . . . 

-10 -10 -

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang 

dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan 

cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret 

kelembak kemenyan. 

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya. 

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. 

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat 

dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin. 

Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang 

dibuat dengan mesin” adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang 

dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai 

dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian 

menggunakan mesin. 

Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang 

dibuat dengan cara lain daripada mesin” adalah sigaret putih dan 

sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari 

pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa 

menggunakan mesin. 

Sigaret . . . 

-11 -11 -

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam 

pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan 

asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 

Yang dimaksud dengan “cerutu” adalah hasil tembakau yang 

dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, 

dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, 

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

Yang dimaksud dengan “rokok daun” adalah hasil tembakau yang 

dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, 

dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Yang dimaksud dengan “cukai” adalah pungutan negara yang 

dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok 

daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, 

yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorum) atau 

jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau 

penggabungan dari keduanya. 

Contoh: 

Tarif cukai spesifik : Rp200/batang 

Tarif advalorum 

: 40% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang 

ditetapkan Pemerintah. 

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan 

pajak adalah Rp200/batang. 

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif advalorum, dasar pengenaan 

pajak adalah 40% x HJE. 

Jika Pemerintah mengenakan tarif spesifik dan advalorum, dasar 

pengenaan pajak adalah (Rp200/batang + 40% HJE). 

Pasal 29 . . . 

-12 -12 -

Pasal 29 

Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, 

pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok 

diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini 

dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang 

harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional 

dan Daerah 

Contoh: 

Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan 

diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta 

jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan Pajak Rokok 

oleh Daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110, 

kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013. 

Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya Pajak Rokok, 

penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 

121 sebagai penerimaan cukai Pemerintah dan 12 sebagai Pajak Rokok 

untuk Daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. 

Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini: 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Cukai 

(Pusat) 

Pajak Rokok 

(Daerah) 

Total Pungutan Cukai 

(Pusat + Daerah) 

.% 

Rp. 

100 

-

100 

0 

110 

-

110 

10% 

10 

121 

-

121 

10% 

11 

121 

12 

133 

10% 

12 

133 

13 

146 

10% 

13 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, 

pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai 

bagi perokok (smoking 

area), kegiatan memasyarakatkan tentang 

bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya 

merokok. 

Penegakan . . . 

-13 -13 -

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah 

yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, 

pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai 

larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya 

didasarkan atas izin usahanya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 . . . 

-14 -14 -

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian 

rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional 

yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di 

tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 . . . 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

-15 -

Pasal 64 . . . 

-16 -16 -

Pasal 64 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang 

dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 . . . 

-17 -17 -

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”kawasan” adalah semua tanah dan 

bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna 

usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan 

tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu 

diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-

nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini 

dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan 

kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini 

adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) . . . 

-18 -18 -

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Ayat (1) 

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: 

a. 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah 

suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek 

pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain 

yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan 

telah diketahui harga jualnya. 

b. 

nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode 

penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek 

tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan 

penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut. 

c. 

nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode 

penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada 

hasil produksi objek pajak tersebut. 

Ayat (2) 

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. 

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya 

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka 

penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi 

terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

Contoh . . . 

-19 -19 -

Contoh: 

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: 

-Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2; 

-Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2; 

-Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2; 

-Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai 

jual Rp175.000,00/m2. 

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 

2. NJOP Bangunan 

a. Rumah dan garasi 

400 x Rp350.000,00 

b. Taman 

200 x Rp50.000,00 

c. Pagar 

(120 x 1,5) x Rp175.000,00 

= 

= 

= 

= 

Rp240.000.000,00 

Rp140.000.000,00 

Rp10.000.000,00 

Rp 31.500.000,00 + 

Total NJOP Bangunan Rp181.500.000,00 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00 + 

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00 

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah 0,2%. 

5. PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp823.000,00 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 . . . 

-20 -20 -

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Contoh: 

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan 

Nilai Perolehan Objek Pajak 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

= 

= 

Rp65.000.000,00 

Rp60.000.000,00 (-) 

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = 

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 = 

Rp5.000.000,00 

Rp250.000,00 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah 

lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi 

pelayanan lelang Negara. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 . . . 

-21 -21 -

Pasal 96 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu 

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak. 

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih 

dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan SPTPD. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar 

sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan 

menggunakan SPTPD. 

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, 

dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi 

sarana penagihan. 

Pasal 97 

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak 

yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan 

kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran 

dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak 

dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

Ayat (1) . . . 

-22 -22 -

Ayat (1) 

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk 

dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya 

terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya 

terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan 

hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 

kewajiban material. 

Contoh: 

1. 

Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun 

pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga 

belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling 

lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB 

atas pajak yang terutang. 

2. 

Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 

2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata 

dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. 

Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala 

Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi 

administratif. 

3. 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah 

diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru 

dan/atau data yang semula belum terungkap yang 

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala 

Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT. 

4. 

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah 

ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN. 

Huruf a 

Angka 1) 

Cukup jelas. 

Angka 2) 

Cukup jelas. 

Angka 3) 

Yang dimaksud dengan ”penetapan pajak secara jabatan” 

adalah penetapan besarnya pajak terutang yang 

dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 

dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

Huruf b . . . 

-23 -23 -

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari 

pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak 

atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga 

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB. 

Ayat (3) 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan 

ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum 

terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak 

yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan 

sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari 

jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak 

dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan 

tindakan pemeriksaan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib 

Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. 

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang 

secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. 

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya 

pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. 

Pasal 98 . . . 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

-24 -

Huruf e . . . 

-25 -25 -

Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek pajak”, antara 

lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan 

ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan 

Wajib Pajak tertentu. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat 

yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 . . . 

-26 -26 -

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, 

dan peta teknis (struktur). 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat 

pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk 

kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% 

(dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar 

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang 

besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi tersebut. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

Pasal 128 

Ayat (1) 

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan 

bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. 

Ayat (2) . . . 

-27 -27 -

Ayat (2) 

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, 

antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau 

penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan 

umum. 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Ayat (1) 

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau 

benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 . . . 

-28 -28 -

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Ayat (1) 

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat 

pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi 

dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai 

investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, 

atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi 

pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 . . . 

-29 -29 -

Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas 

Pasal 154 

Cukup jelas 

Pasal 155 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan 

layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi 

untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala 

Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi. 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Ayat (1) 

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Menteri 

Keuangan dimaksudkan dalam rangka mempermudah dan 

mempercepat proses koordinasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) . . . 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

Pasal 163 

Cukup jelas. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

Pasal 167 

Cukup jelas. 

-30 -

Pasal 168 . . . 

-31 -31 -

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

Pasal 170 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan 

pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Ayat (2) 

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah 

keuangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

Pasal 176 

Cukup jelas. 

Pasal 177 . . . 

-32 -32 -

Pasal 177 

Ayat (1) 

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat 

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak 

akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak 

dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai 

perpajakan daerah tidak ragu-ragu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

Pasal 180 

Cukup jelas. 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

Pasal 182 

Cukup jelas. 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049