Teori Ilmu Manajemen dan Akuntansi: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa

yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan

pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan

dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas

dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

-22

f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan

huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat

(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

-3-3-

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau

walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau

bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah

kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan

yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah

kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur

dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

10.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

-4-4-

11.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

12.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di

air.

14.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

16.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk

kendaraan bermotor.

17.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan.

18.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang

berada di laut maupun di darat.

19.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

-5-5-

20.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

21.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

22.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran.

23.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

24.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

25.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran.

26.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

27.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

oleh umum.

28.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain.

29.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan

bumi untuk dimanfaatkan.

30.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara.

31. Pajak . . .

-6-6-

31.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

32.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan

yang tidak bersifat sementara.

33.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah.

34.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah.

35.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

36.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga

collocalia, yaitu collocalia

fuchliap haga, collocalia

maxina,

collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

37.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

38.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

39.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pedalaman dan/atau laut.

40.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti.

41.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

42.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

-7-7-

43.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di

bidang pertanahan dan bangunan.

44.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan Pajak.

45.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

46.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

47.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

50.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

51.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya

disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

52. Surat . . .

-8-8-

52.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

53.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

54.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib

Pajak.

55.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar.

56.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan.

57.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

58.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

60. Surat . . .

-9-9-

60.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau

Surat Keputusan Keberatan.

61.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

yang diajukan oleh Wajib Pajak.

62.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

63.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

64.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

65.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan.

66.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 - 10 -

67.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

69.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Daerah yang bersangkutan.

71.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

72.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

73.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

74.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 - 11 -

75.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan retribusi daerah.

76.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan

retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1)

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

(2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 - 12 -

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3)

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang

memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5)

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota

otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis

Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari

Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah

kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

(1)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(2)

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan

di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima

Gross

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross

Tonnage).

(3)

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 - 13 -

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai

kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan

asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional

yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

Pemerintah; dan

objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah.

Pasal 4

(1)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi

atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan

Bermotor.

(2)

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau

Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya

diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

(1)

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di

luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat

besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan

Bermotor.

(3)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau

lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai

berikut:

koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam

batas toleransi; dan

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas

toleransi.

(4) Nilai . . .

- 14 - 14 -

(4)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan

Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(5)

Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai

sumber data yang akurat.

(6)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran

Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak

sebelumnya.

(7)

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan

Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor

dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh

faktor-faktor:

harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder

dan/atau satuan tenaga yang sama;

penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau

pribadi;

harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan

Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan

Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan

Bermotor;

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan

Bermotor sejenis; dan

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(8)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dihitung berdasarkan faktor-faktor:

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah

sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan

menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau

jenis bahan bakar lainnya; dan

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri

mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan

berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi

silinder.

(9) Penghitungan . . .

- 15 - 15 -

(9)

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan

dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari

Menteri Keuangan.

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali

setiap tahun.

Pasal 6

(1)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai

berikut:

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling

rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi

sebesar 2% (dua persen);

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan

seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif

paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama

dan/atau alamat yang sama.

(3)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum,

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah

sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi

sebesar 1% (satu persen).

(4)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol

koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol

koma dua persen).

(5)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 - 16 -

Pasal 7

(1)

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

(2)

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di

wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3)

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan

bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor.

(4)

Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas

daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak

12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat

pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2)

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

(3)

Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan

kahar (force

majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua

belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang

sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5)

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit

10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

(1)

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

- 17 - 17 -

(2)

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan

di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima

Gross

Tonnage)

sampai dengan GT 7 (tujuh Gross

Tonnage).

(3)

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai

kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan

asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional

yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

Pemerintah; dan

objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah.

(4)

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas)

bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.

(5)

Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan

Bermotor karena perjanjian sewa beli.

(6)

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di

Indonesia, kecuali:

untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang

bersangkutan;

untuk diperdagangkan;

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean

Indonesia; dan

digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan

kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(7)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c

tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10 . . .

- 18 - 18 -

Pasal 10

(1)

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau Badan yang dapat menerima

penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2)

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan

Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

(1)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan

paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);

dan

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu

persen).

(2)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan

alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif

pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai

berikut:

penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh

puluh lima persen); dan

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol

koma nol tujuh puluh lima persen).

(3)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1)

Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

(2) Bea . . .

- 19 - 19 -

(2)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang

dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor

terdaftar.

(3)

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib

mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat

penyerahan.

Pasal 15

(1)

Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan

Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut

kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(2)

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit berisi:

nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang

menerima penyerahan;

tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;

nomor polisi kendaraan bermotor;

lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor; dan

khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan

nomor pas kapal.

Bagian Keempat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar

yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 . . .

- 20 - 20 -

Pasal 17

(1)

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2)

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor.

(3)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor.

(4)

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual

maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

(1)

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan

paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk

kendaraan pribadi.

(3)

Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.

(4)

Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:

terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130%

(seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak

dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

berjalan; atau

b. diperlukan . . .

- 21 - 21 -

diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak

untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak

ditetapkannya Undang-Undang ini.

(5)

Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(6)

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima

Pajak Air Permukaan

Pasal 21

(1)

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan

dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2)

Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan

pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan

perundang-undangan; dan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

(1)

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau

Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan.

(2)

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

- 22 - 22 -

Pasal 23

(1)

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai

Perolehan Air Permukaan.

(2)

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung

dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-

faktor berikut:

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air;

luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan

air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3)

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing

Daerah.

(4)

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 24

(1)

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh persen).

(2)

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 25

(1)

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(2)

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah

daerah tempat air berada.

Bagian . . .

- 23 - 23 -

Bagian Keenam

Pajak Rokok

Pasal 26

(1)

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

(2)

Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

sigaret, cerutu, dan rokok daun.

(3)

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai

cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang cukai.

Pasal 27

(1)

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2)

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik

rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

(3)

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang

berwenang memungut cukai bersamaan dengan

pemungutan cukai rokok.

(4)

Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening

kas umum daerah provinsi secara proporsional

berdasarkan jumlah penduduk.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan

dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan

oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari

cukai rokok.

Pasal 30 . . .

- 24 - 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian

kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh

persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

(1)

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh

Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang

sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga

dan hiburan.

(2)

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi,

pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis

lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

(3)

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan

keagamaan;

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,

panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya

yang sejenis; dan

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang

diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan

oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 - 25 -

Pasal 33

(1)

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan

yang mengusahakan Hotel.

(2)

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau

yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

(1)

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen).

(2)

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

(1)

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34.

(2)

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

(1)

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan

oleh Restoran.

(2)

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 - 26 -

(3)

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan

oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

(1)

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan

yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2)

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan

yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran

yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

(1)

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen).

(2)

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

(1)

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2)

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

(1)

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan

dengan dipungut bayaran.

(2)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .

- 27 - 27 -

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan bilyar, golf, dan boling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan

ketangkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat

kebugaran (fitness center); dan

pertandingan olahraga.

(3)

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

(1)

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan

yang menikmati Hiburan.

(2)

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

(1)

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang

diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara

Hiburan.

(2)

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

(1)

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%

(tiga puluh lima persen).

(2)

Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak

Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen).

(3)

Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan

tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen).

(4)

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46 . . .

- 28 - 28 -

Pasal 46

(1)

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2)

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

(1)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan

Reklame.

(2)

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Reklame papan/billboard/videotron/megatron

dan

sejenisnya;

Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame suara;

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan.

(3)

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,

dan sejenisnya;

label/merek produk yang melekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan

dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

- 29 - 29 -

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah; dan

penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 48

(1)

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan

yang menggunakan Reklame.

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan

yang menyelenggarakan Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara

langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak

Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4)

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,

pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 49

(1)

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa

Reklame.

(2)

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4)

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak

wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

(5) Cara . . .

- 30 - 30 -

(5)

Cara perhitungan Nilai

dimaksud pada ayat (3)

Daerah.

(6)

Hasil perhitungan Nilai

dimaksud pada ayat (5)

Kepala Daerah.

Pasal 50

Sewa Reklame sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan

Sewa Reklame sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan

(1)

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

(dua puluh lima persen).

(2)

Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 51

(1)

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).

(2)

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kesebelas

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 52

(1)

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh

dari sumber lain.

(2)

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(3)

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah

dan Pemerintah Daerah;

penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan

asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan . . .

- 31 - 31 -

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin

dari instansi teknis terkait; dan

penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 53

(1)

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau

Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2)

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau

Badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3)

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib

Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

(1)

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual

Tenaga Listrik.

(2)

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan:

dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain

dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah

jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan

biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam

rekening listrik;

dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual

Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang

berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

(1)

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga

persen).

(3) Penggunaan . . .

- 32 - 32 -

(3)

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar

1,5% (satu koma lima persen).

(4)

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 56

(1)

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2)

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah

daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

(3)

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Belas

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

(1)

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

yang meliputi:

asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

batu apung;

batu permata;

bentonit;

dolomit;

feldspar;

garam batu (halite);

grafit;

granit/andesit;

gips;

kalsit;

o. kaolin . . .

- 33 - 33 -

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

opsidien;

oker;

pasir dan kerikil;

pasir kuarsa;

perlit;

z. phospat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers

earth);

cc. tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit; dan

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara

komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk

keperluan rumah tangga, pemancangan tiang

listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,

penanaman pipa air/gas;

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan

pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara

komersial; dan

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58 . . .

- 34 - 34 -

Pasal 58

(1)

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral

Bukan Logam dan Batuan.

(2)

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan

Logam dan Batuan.

Pasal 59

(1)

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam

dan Batuan.

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan

dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3)

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah

daerah yang bersangkutan.

(4)

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan

Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan

oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

(1)

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan

paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2)

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

(1)

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59.

(2) Pajak . . .

- 35 - 35 -

(2)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang

dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral

Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga Belas

Pajak Parkir

Pasal 62

(1)

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

(2)

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,

konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas

timbal balik; dan

penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

(1)

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2)

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

(1)

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara

tempat Parkir.

(2) Dasar . . .

- 36 - 36 -

(2)

Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

(1)

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%

(tiga puluh persen).

(2)

Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

(1)

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64.

(2)

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat Parkir berlokasi.

Bagian Keempat Belas

Pajak Air Tanah

Pasal 67

(1)

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian

dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya

yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68 . . .

- 37 - 37 -

Pasal 68

(1)

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

(2)

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

Pasal 69

(1)

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan

Air Tanah.

(2)

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan

mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor

berikut:

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3)

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing

Daerah.

(4)

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota.

Pasal 70

(1)

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%

(dua puluh persen).

(2)

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 71 . . .

- 38 - 38 -

Pasal 71

(1)

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).

(2)

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat air diambil.

Bagian Kelima Belas

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 72

(1)

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan

dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2)

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

pengambilan Sarang Burung Walet yang telah

dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang

Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 73

(1)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 74

(1)

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai

Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai . . .

- 39 - 39 -

(2)

Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di

daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung

Walet.

Pasal 75

(1)

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 76

(1)

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di

maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

(2)

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di

wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau

pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

(1)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,

yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks

Bangunan tersebut;

b. jalan . . .

- 40 - 40 -

jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga;

galangan kapal, dermaga;

taman mewah;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,

pipa minyak; dan

menara.

(3)

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak

yang:

digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan;

digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan

untuk memperoleh keuntungan;

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,

atau yang sejenis dengan itu;

merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan

wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum

dibebani suatu hak;

digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

(4)

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 78 . . .

- 41 - 41 -

Pasal 78

(1)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

(2)

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

(1)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan adalah NJOP.

(2)

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan

perkembangan wilayahnya.

(3)

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

(1)

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga

persen).

(2)

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

(3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

- 42 42 Pasal

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah

menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang

meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

(1)

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2)

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan

disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya

meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh

Subjek Pajak.

Pasal 84

(1)

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.

(2)

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal

sebagai berikut:

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)

tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur

secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana

ditentukan dalam Surat Teguran;

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari

jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang

disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

(1)

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan . . .

- 43 - 43 -

pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2) di luar pelepasan hak.

(3)

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

(4)

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik;

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

kepentingan umum;

c. badan . . .

- 44 - 44 -

badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas

badan atau perwakilan organisasi tersebut;

orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau

karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya

perubahan nama;

orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah.

Pasal 86

(1)

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87

(1)

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2)

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal:

jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum

lainnya adalah nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah

nilai pasar;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim

yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai

pasar;

i. pemberian . . .

- 45 - 45 -

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan

dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak

adalah nilai pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;

pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga

transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3)

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang

dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4)

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5)

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah

wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 88

(1)

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

(2)

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89 . . .

- 46 - 46 -

Pasal 89

(1)

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan

Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (6).

(2)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah

dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

(1)

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan

mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang

pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah

sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan

pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan

dari pelepasan hak adalah sejak tanggal

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian . . .

- 47 - 47 -

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah

sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan

pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta; dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang

lelang.

(2)

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya

perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

(1)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat

menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan

bukti pembayaran pajak.

(2)

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3)

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan

pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan

Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

pembayaran pajak.

Pasal 92

(1)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor

yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan

pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara . . .

- 48 - 48 -

(2)

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

(1)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor

yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda

sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

untuk setiap pelanggaran.

(2)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor

yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

setiap laporan.

(3)

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 94

(1)

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan

dengan ketentuan sebagai berikut:

hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar

70% (tujuh puluh persen);

c. hasil . . .

- 49 - 49 -

hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

dan

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan

kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh

persen).

(2)

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari

sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah

kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan

dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang

bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(3)

Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan

dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan

Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB IV

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR

DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

Pasal 95

(1)

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)

Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.

(3)

Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur

ketentuan mengenai:

nama, objek, dan Subjek Pajak;

dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

wilayah pemungutan;

Masa Pajak;

penetapan;

tata cara pembayaran dan penagihan;

kedaluwarsa;

h. sanksi . . .

- 50 - 50 -

sanksi administratif; dan

tanggal mulai berlakunya.

(4)

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur

ketentuan mengenai:

pemberian pengurangan, keringanan, dan

pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak

dan/atau sanksinya;

tata cara penghapusan piutang pajak yang

kedaluwarsa; dan/atau

asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan,

konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan

kelaziman internasional.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 96

(1)

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2)

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang

berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

(3)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(4)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

(5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri

dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau

SKPDKBT.

Pasal 97 . . .

- 51 - 51 -

Pasal 97

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

SKPDKB dalam hal:

jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau

kurang dibayar;

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala

Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

teguran;

jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data

yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang.

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan

angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

(3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum

dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah . . .

- 52 - 52 -

(5)

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat

dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan

dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 99

(1)

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat

(5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan

penyampaian SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat

(5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 100

(1)

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah

hitung;

c. Wajib . . .

- 53 - 53 -

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15

(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 101

(1)

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya

pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2)

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3)

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal 102 . . .

- 54 - 54 -

Pasal 102

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak

atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya

dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 103

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau

pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali

jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

(4)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak.

(5) Keberatan . . .

- 55 - 55 -

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan

sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda

pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat

sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 104

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 105

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya

kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

keberatan tersebut.

(3)

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 106 . . .

- 56 - 56 -

Pasal 106

(1)

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama

24 (dua puluh empat) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKPDLB.

(3)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,

sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dikenakan.

(5)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 107

(1)

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

(2) Kepala . . .

- 57 - 57 -

(2)

Kepala Daerah dapat:

mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan

pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak

atau bukan karena kesalahannya;

mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB

yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai

dengan tata cara yang ditentukan; dan

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak

atau kondisi tertentu objek pajak.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 108

(1)

Objek Retribusi adalah:

Jasa Umum;

Jasa Usaha; dan

Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi . . .

- 58 - 58 -

(2)

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Umum.

(3)

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Usaha.

(4)

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan

sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan

atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan.

Pasal 110

(1)

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

Mayat;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi . . .

- 59 - 59 -

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil

dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk

memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 111

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah

pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit

umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya

yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan

adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya

ke lokasi pembuangan sementara;

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau

lokasi pembuangan sementara ke lokasi

pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir

sampah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum,

taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 113

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

a. kartu . . .

- 60 60

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu keterangan bertempat tinggal;

c. kartu identitas kerja;

d. kartu penduduk sementara;

e. kartu identitas penduduk musiman;

f. kartu keluarga; dan

g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta

ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 114

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian

dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan

mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan

fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,

los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus

disediakan untuk pedagang.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola

oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117 . . .

- 61 - 61 -

Pasal 117

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan

pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor

di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h

adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh

masyarakat.

Pasal 119

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan

peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

(1)

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j

adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau

penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 121

(1)

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah

pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,

perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah

dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(2) Dikecualikan . . .

- 62 - 62 -

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan

pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai,

drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 122

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan

perlengkapannya; dan

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang

diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 123

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah

pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah;

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh

BUMN, BUMD; dan

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak

swasta.

Pasal 124

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n

adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan

kepentingan umum.

Pasal 125 . . .

- 63 - 63 -

Pasal 125

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

umum yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial

yang meliputi:

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan

Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;

dan/atau

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Retribusi Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi . . .

- 64 - 64 -

Retribusi Penyeberangan di Air; dan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128

(1)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian

kekayaan Daerah.

(2)

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 129

(1)

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Pasal 130

(1)

Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil

bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta

fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2)

Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah

Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat

pelelangan.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Pasal 131 . . .

- 65 - 65 -

Pasal 131

(1)

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat

parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,

tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan

terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

Pasal 132

(1)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 133

(1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah

pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah tempat

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

Pasal 134

(1)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan . . .

- 66 - 66 -

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 135

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan

pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 136

(1)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,

dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 137

(1)

Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 138 . . .

- 67 - 67 -

Pasal 138

(1)

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 139

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

usaha yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau

Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Retribusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Trayek; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 142 . . .

- 68 - 68 -

Pasal 142

(1)

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin

untuk mendirikan suatu bangunan.

(2)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan

tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB),

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3)

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman

beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 144

(1)

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang

dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau

kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan

memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2)

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah

ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 145 . . .

- 69 - 69 -

Pasal 145

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal

141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau

Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 146

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang

pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 147

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi

atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah

Daerah.

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 148

Teknis pemberian perizinan tertedalam Pasal 141 dilaksanakan

peraturan perundang-undangan.

ntu

sessebuai

agaimana

dengan

dimaksud

ketentuan

Bagian Kelima

Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Pasal 149

(1)

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1)

dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah

masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

(2) Jenis . . .

- 70 - 70 -

(2)

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang

diberikan oleh Daerah masing-masing.

(3)

Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal

141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1),

Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai

berikut:

Retribusi Jasa Umum:

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan

bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi

Perizinan Tertentu;

jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang

pribadi atau Badan yang diharuskan membayar

retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan

kemanfaatan umum;

jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi

atau Badan yang membayar retribusi dengan

memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak

mampu;

Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan

nasional mengenai penyelenggaraannya;

Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien,

serta merupakan salah satu sumber pendapatan

Daerah yang potensial; dan

pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan

jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas

pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha:

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan

bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi

Perizinan Tertentu; dan

2. jasa . . .

- 71 - 71 -

jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat

komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor

swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta

yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu:

perizinan tersebut termasuk kewenangan

pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam

rangka asas desentralisasi;

perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna

melindungi kepentingan umum; dan

biaya yang menjadi beban Daerah dalam

penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk

menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari

retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 151

(1)

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan

perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif

Retribusi.

(2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3)

Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa

dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah.

(4)

Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah

dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

(5) Tarif . . .

- 72 - 72 -

(5)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan

untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(6)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan

sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif

Retribusi.

Bagian Ketujuh

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 152

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian

atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan

biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk

menutup sebagian biaya.

(4)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya

memperhitungkan biaya pencetakan dan

pengadministrasian.

Pasal 153

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif

Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan

jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154 . . .

- 73 - 73 -

Pasal 154

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian

izin tersebut.

Pasal 155

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR

DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

Pasal 156

(1)

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)

Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku

surut.

(3)

Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit

mengatur ketentuan mengenai:

nama, objek, dan Subjek Retribusi;

golongan Retribusi;

c. cara . . .

- 74 - 74 -

cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang

bersangkutan;

prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif Retribusi;

struktur dan besarnya tarif Retribusi;

wilayah pemungutan;

penentuan pembayaran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran;

sanksi administratif;

penagihan;

penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;

dan

tanggal mulai berlakunya.

(4)

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur

ketentuan mengenai:

Masa Retribusi;

pemberian keringanan, pengurangan, dan

pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok

Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

tata cara penghapusan piutang Retribusi yang

kedaluwarsa.

(5)

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan

Wajib Retribusi.

(6)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek

Retribusi.

(7)

Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong

dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu

disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme

pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII . . .

- 75 - 75 -

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

(1)

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan

Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan

DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan

dimaksud.

(2)

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang

Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh

bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum

ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri

Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

tanggal persetujuan dimaksud.

(3)

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan

Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini,

kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-

undangan lain yang lebih tinggi.

(4)

Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah

dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih

tinggi.

(5)

Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(6)

Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

berupa persetujuan atau penolakan.

(7) Hasil . . .

- 76 - 76 -

(7)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur

untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh

gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan

Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

(8)

Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan

penolakan.

(9)

Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud dapat langsung ditetapkan.

(10) Dalam

hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota

bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian

disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah

provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan

untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 158

(1)

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh

gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja setelah ditetapkan.

(2)

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan

merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah

dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(3)

Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri

Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua

puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan . . .

- 77 - 77 -

(4)

Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan

oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan

permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud

kepada Presiden.

(5)

Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak

diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(6)

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala

Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan

Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah

mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(7)

Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima

keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala

Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah

Agung.

(8)

Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah

Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi

batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(9)

Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden

untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud

dinyatakan berlaku.

Pasal 159

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat

(1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa

penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum

dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

(2)

Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX . . .

- 78 - 78 -

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 160

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu

langganan.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 161

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan

yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Bagian . . .

- 79 - 79 -

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 162

(1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan

hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 163

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan

oleh Kepala Daerah.

(3)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 164 . . .

- 80 - 80 -

Pasal 164

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

dihitung sejak bulan pelunasan sampai

diterbitkannya SKRDLB.

ayat (1)

dengan

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 165

(1)

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan

SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai

utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian . . .

- 81 - 81 -

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau

Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala

Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran Pajak atau Retribusi.

(8)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 166

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan . . .

- 82 - 82 -

(5)

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 167

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh jika:

diterbitkan Surat Teguran; atau

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Pasal 168

(1)

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin

ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/walikota . . .

- 83 - 83 -

(3)

Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan

Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 169

(1)

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling

sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun

wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2)

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta

tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Pasal 170

(1)

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan Retribusi.

(2)

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak

atau objek Retribusi yang terutang;

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan . . .

- 84 - 84 -

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan

Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 171

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan

Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian

kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 172

(1)

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat . . .

- 85 - 85 -

Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi

atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada

pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang

berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan daerah.

(4)

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang

memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib

Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5)

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,

keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan

keterangan yang diminta.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 173

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik . . .

- 86 - 86 -

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan

Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah dan Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan . . .

- 87 - 87 -

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 174

(1)

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak

yang bersangkutan.

(3) Pasal 176 . . .

- 88 - 88 -

Pasal 176

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

Pasal 177

(1)

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2)

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1)

dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama

2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas

pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4)

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut

kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib

Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak

pidana pengaduan.

Pasal 178

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan

Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII . . .

- 89 - 89 -

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang

masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis

Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), dan Peraturan Daerah tentang Retribusi

mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141,

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang

bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis

Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan

Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih

tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum

diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan

Undang-Undang ini;

3. Peraturan . . .

- 90 - 90 -

Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap

berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya

Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum

diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka

2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama

1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan

mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang

belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan

Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan;

dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak

diberlakukannya Undang-Undang ini.

Pasal 181

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2014.

Pasal 182 . . .

- 91 - 91 -

Pasal 182

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam

Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak

Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam

Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak

Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya

Undang-Undang ini.

Pasal 183

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 185

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2010.

Agar . . .

- 92 - 92 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130

Salinan

sesuai

dengan

aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri

atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan

perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian,

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada

Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi

kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis

Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu,

kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis

Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum

untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-

Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis

Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi

selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan

pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan

dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27

(dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta

menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Hasil . . .

-2-2-

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki

peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar

pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal,

dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup

seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian

peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak

diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada

jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah

memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak

pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena

tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan

jasa antardaerah.

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang

tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun,

karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak,

provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan

demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih

tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan

pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang

ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai

pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh

Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan

Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan

kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi

dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus

disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur

Pajak dan Retribusi.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut

tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak

menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah

masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh

Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang

yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar

ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan

Daerah . . .

-3-3-

Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang

mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang

semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian

kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak

kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan

provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan

dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara

efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah

karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam

perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut

dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan

kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang

baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi

dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa

antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas

izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu

daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak

dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan

pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan

memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan

menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada

dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah,

Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak

Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat)

jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet

sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak

baru bagi provinsi.

Selain . . .

-4-4-

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan

perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis

Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan

dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,

memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan

kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan,

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha

Perikanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk

menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban

bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk

menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak

antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan

bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk

Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang

bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang

beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan

seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang

ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat

menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor

kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga

diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan

dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak

progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus

untuk Pajak Rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak

Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar

Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus

dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah

melalui penetapan tarif cukai nasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-

Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai

kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak

Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,

dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan . . .

-5-5-

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian

kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat

dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang

untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan

dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis

Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk

mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah

kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan

Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu,

terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan

retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau

pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat

dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di

pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk

menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian

bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

-6-6-

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya

dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan

kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh:

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan

bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu

kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing

diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak

dikenakan pajak progresif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

-7-7-

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”keadaan kahar (force

majeure)” adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan

Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan

lagi karena bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

-8-8-

Ayat (3)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan

oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas

bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar

untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk

TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium

Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG),

yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen

langsung);

Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan

bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka

produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib

menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang

digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak

mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas

penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan

antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk

dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen

langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau

konsumen langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

-9-9-

Ayat (2)

Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan

kesiapan Daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar

untuk kendaraan umum dengan kendaraan pribadi.

Ayat (3)

Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka

waktu paling lama 3 (tiga) tahun, mengingat Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor merupakan barang strategis yang

menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kenaikan harga minyak akan menambah dana bagi hasil yang

berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan

gas bumi dalam bentuk dana alokasi umum tambahan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejolak sosial

akibat adanya kemungkinan perbedaan harga Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor antardaerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

-10 -10 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang

dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan

cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam

pembuatannya.

Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret

kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa

memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat

dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang

dibuat dengan mesin” adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang

dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter,

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai

dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian

menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang

dibuat dengan cara lain daripada mesin” adalah sigaret putih dan

sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari

pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa

menggunakan mesin.

Sigaret . . .

-11 -11 -

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam

pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan

asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan “cerutu” adalah hasil tembakau yang

dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak,

dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau,

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan “rokok daun” adalah hasil tembakau yang

dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya,

dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “cukai” adalah pungutan negara yang

dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok

daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,

yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorum) atau

jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau

penggabungan dari keduanya.

Contoh:

Tarif cukai spesifik : Rp200/batang

Tarif advalorum

: 40% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang

ditetapkan Pemerintah.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan

pajak adalah Rp200/batang.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif advalorum, dasar pengenaan

pajak adalah 40% x HJE.

Jika Pemerintah mengenakan tarif spesifik dan advalorum, dasar

pengenaan pajak adalah (Rp200/batang + 40% HJE).

Pasal 29 . . .

-12 -12 -

Pasal 29

Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok,

pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok

diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini

dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang

harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional

dan Daerah

Contoh:

Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan

diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta

jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan Pajak Rokok

oleh Daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110,

kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013.

Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya Pajak Rokok,

penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari

121 sebagai penerimaan cukai Pemerintah dan 12 sebagai Pajak Rokok

untuk Daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya.

Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Cukai

(Pusat)

Pajak Rokok

(Daerah)

Total Pungutan Cukai

(Pusat + Daerah)

Rp.

100

110

10%

121

10%

121

133

10%

133

146

10%

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain,

pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai

bagi perokok (smoking

area), kegiatan memasyarakatkan tentang

bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya

merokok.

Penegakan . . .

-13 -13 -

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain,

pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai

larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya

didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

-14 -14 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian

rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional

yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di

tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

-15 -

Pasal 64 . . .

-16 -16 -

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang

dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76 . . .

-17 -17 -

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”kawasan” adalah semua tanah dan

bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna

usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan

tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”tidak dimaksudkan untuk

memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu

diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-

nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini

dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan

kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini

adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

-18 -18 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah

suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek

pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain

yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan

telah diketahui harga jualnya.

nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode

penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek

tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan

penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode

penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada

hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka

penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi

terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh . . .

-19 -19 -

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

-Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;

-Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2;

-Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;

-Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai

jual Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00

b. Taman

200 x Rp50.000,00

c. Pagar

(120 x 1,5) x Rp175.000,00

Rp240.000.000,00

Rp140.000.000,00

Rp10.000.000,00

Rp 31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan Rp181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00 +

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,2%.

5. PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp823.000,00

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

-20 -20 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Contoh:

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Rp65.000.000,00

Rp60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 =

Rp5.000.000,00

Rp250.000,00

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah

lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi

pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

-21 -21 -

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih

dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar

sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan

menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,

dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi

sarana penagihan.

Pasal 97

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak

yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan

kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran

dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) . . .

-22 -22 -

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk

dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya

terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya

terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan

hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau

kewajiban material.

Contoh:

Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun

pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga

belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB

atas pajak yang terutang.

Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak

2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata

dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar.

Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala

Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi

administratif.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah

diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru

dan/atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala

Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah

ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan ”penetapan pajak secara jabatan”

adalah penetapan besarnya pajak terutang yang

dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang

dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b . . .

-23 -23 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari

pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak

atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan

ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak

yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak

dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan

tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib

Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya,

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang

secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya

pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

-24 -

Huruf e . . .

-25 -25 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek pajak”, antara

lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan

ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan

Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat

yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

-26 -26 -

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah

Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik,

dan peta teknis (struktur).

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat

pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk

kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2%

(dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang

besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan

pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan

bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2) . . .

-27 -27 -

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah,

antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau

penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan

umum.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau

benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140 . . .

-28 -28 -

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat

pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi

dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai

investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor,

atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi

pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152 . . .

-29 -29 -

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan

layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi

untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala

Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Menteri

Keuangan dimaksudkan dalam rangka mempermudah dan

mempercepat proses koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

-30 -

Pasal 168 . . .

-31 -31 -

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan

pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan

fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah

keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177 . . .

-32 -32 -

Pasal 177

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk

menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak

akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak

dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai

perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049

Teori Ilmu Manajemen dan Akuntansi

Kamis, 19 Januari 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar