PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG
Indonesia adalah bagian dari dunia internasional, setiap negara
dipastikan menjalin hubungan dengan negara lainnya guna mengadakan
transaksi-transaksi yang saling menguntungkan antar negara. Transaksi
internasional berupa impor barang dari luar negeri, ekspor barang ke luar
negeri, adalah merupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional.
Transaksi tersebut tentu mengakibatkan salah seorang penduduk dari salah
satu negara tersebut memperoleh penghasilan. Penduduk yang memperoleh
penghasilan tersebut di sebut aubjek pajak, sedangkan hasil yang diperoleh
adalah obyek pajak.
Disamping kerjasama ekonomi berupa perdagangan, kerjasama antar
negara juga menyangkut kerjasama lainnya seperti kerjasama keamanan dan
kerjasama dibidang sosial budaya lainnya.
Setiap kerjasama tersebut tentu harus disepakati antar negara tersebut
guna mencapai komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional
yang menyangkut kepentingan antar negara tersebut, tidak terkecuali yang
terkait dengan aspek perpajakan.
Setiap penduduk asing di seluruh dunia, Tidak ada larangan jika mereka
ingin melakukan usaha di Indonesia dan bekerja di Indonesia atau
tersebut, dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Pengenaan pajak yang
dilakukan di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan kewenangan yang
dimiliki Negara Indonesia sebagai pemegang kedaulatan hukum dan wilayah,
namun demikian juga harus mempertimbangkan aspek perekonomian nasional
dan hubungan kerjasama antar negara.
Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan
aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau
seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua
negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat
pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua
negara yang mengadakan transaksi tersebut.
Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk
mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap
negara dipastikan mengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara
tersebut. Namun apakah setiap negara bebas melakukan penghitungan pajak
untuk badan / warga negara lain? Pajak internasional merupakan salah satu
bentuk hukum internasional, dimana setiap negara mau tidak mau harus
tunduk pada kesepakatan dunia internasional yang sering disebut Konvensi
Wina.
Pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang pajak internasional
dirasa kurang memadai, karena hanya sedikit jumlah wajib pajak yang terlibat
dalam transaksi internasional. Sebagian masyarakat atau wajib pajak yang
tidak memahami pajak internasional mungkin wajar, karena penduduk
Indonesia umumnya bukan subjek pajak yang terkait dengan aspek pajak
internasional. Akan tetapi alangkah bagusnya jika kita mau mempelajari
tentang perpajakan yang terkait dengan penghasilan penduduk kita di negara
lain, atau penduduk negara lain apabila memperoleh penghasilan di negara
kita, hal ini guna menambah wawasan atau pengetahuan manakala kelak atau
saat ini kita bersinggungan atau bahkan berkaitan langsung dengan subjek
pajak yang berasal dari negara lain.
Untuk itu, penulisan buku ini hanya merupakan sebuah pengantar
tentang perpajakan internasional yang menyangkut tentang perpajakan
internasional di negara Indonesia.
HUKUM INTERNASIONAL
sebaiknya kita harus mengerti tentang pengertian hukum internasional, karena
pemberlakuan pajak tidak lepas dari ketentuan hukum formal negara tersebut.
Sumber hukum internasional menurut piagam Mahkamah internasional
adalah:
a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus;
b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang
telah diterima sebagai hukum;
c. prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
d. keputusan pengadilan dari ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari
berbagai negara sebaga sumber tambahan untuk menetapkan kaidah
hukum.
Hukum internasional dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum
bangsa-bangsa, sebaliknya arti yang sempit mengatur hubungan antara negara-
negara. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang
mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat
internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional.1
Dengan demikian sebelum kita memahami pengertian pajak
internasional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kaedah hukum
internasional, karena perpajakan merupakan bagian aturan negara nasional dan
untuk menerapkan ke masyarakat internasional harus mengikuti hukum
internasional yang berlaku antar negara.
Negara Indonesia merupakan subjek hukum internasional, karena ia
telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina.
Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat
antarnegara yang ikut menandatangani tersebut, hal ini karena:
a. hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi dari
pada hukum nasional, karena menyangkut kepentingan lebih banyak
masyarakat internasional;
b. hukum internasional merupakan kehendak negara itu sendiri pada hukum
internasional, dan juga merupakan kehendak bersama;
1 Pengantar Hukum Internasional, Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, PT. ALUMNI,
Bandung hal. 25
terpenuhinya kebutuhan bangsa untuk hidup bermasyarakat.
Oleh karena itu, jika Negara Indonesia mengadakan tax treaty
(perjanjian penghindaran pajak berganda) bukanlah semata-mata keinginan
dari negara kita, namun juga karena ada asas timbal balik dan keinginan yang
sama dari negara yang mengadakan perjanjian tersebut.
Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tidak bisa menghindari
pelaksanaan tax treaty, manakala masyarakat Indonesia telah berhubungan dan
memperoleh penghasilan di negara lain tersebut. Atau Indonesia juga tidak
dapat menerapkan perpajakan terhadap kedutaan karena terikat dengan
konvensi internasional, meskipun belum mengadakan tax treaty asalkan ada
asas timbal balik. Oleh karena itu hukum internasional, baik diatur secara
khusus atau tidak, jika telah disepakati dalam dunia internasional mau tidak
mau, Indonesia harus tunduk dan patuh akan hal tersebut, tidak terkecuali
dalam hal perpajakan.
HUKUM PAJAK INTERNASIONAL
Setelah memahami hukum internasional, maka diperlukan pemahaman
berikutnya mengenai definisi pajak dan hukum pajak. Menurut Seligman,
pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah
untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang
banyak (umum), tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus
terhadapnya.2
Pengertian Hukum Pajak internasional
Ottmar Buhler membagi hukum pajak internasional dalam arti sempit
dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional
dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah norma hukum perselisihan yang
didasarkan pada hukum antar bangsa (hukum internasional), sedangkan hukum
pajak internasional dalam arti luas ialah kaedah-kaedah hukum antar bangsa
2 ”A Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses
incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.”,
Seligmen , Essay in Taxation, Now york 1895 cetakan ke-10, 1925, dalam buku Prof Dr.
Rachmat Soemitro, SH, Hukum Pajak internasional Indonesia, Perkembangan dan
Pengaruhnya – cetakan I, Eresco Bandung, 1977.
ini ditambah peraturan nasional yang mempunyai obyek hukum perselisihan,
khususnya tentang perpajakan.3
Teicher memberikan kesimpulan bahwa dalam hukum pajak
4
a. hukum pajak internasional dan nasional;
b. hukum yang mengatur perjanjian pajak untuk mencegah pajak ganda dan
lain-lain perjanjian internasional;
c. bagian dari hukum antar bangsa yaitu :
i). peraturan hukum yang mengandung soal-soal pajak dalam hukum
internasional / antar bangsa yang diakui secara umum;
ii).keputusan pengadilan internasional Den Haag yang memuat soal-soal
perpajakan;
iii). apa yang telah berkembang sebagai hukum pajak pada masyarakat
internasional (tertentu) seperti supranationales steuerrecht.
Menurut Rosendorff, hukum pajak internasional sebagai keseluruhan
hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia.5
Menurut PJA Adriani 6, hukum pajak internasional ialah keseluruhan
peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal
penyedotan daya beli itu di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak
internasional itu merupakan suatu pengertian yang lebih luas dari pada
pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional itu termasuk di dalam
hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional merupakan suatu
kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang-
undang nasional mengenai :
a. pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri;
b. peraturan peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda;
c. traktat-traktat.
3 “Internationales Steuerrecht im engeren sinn sind nur Volker rechtliche begrundete normen
des kollissionsrecht, Internationales Steuerrecht im weiteren sinn sind diese Volker rechtliche
normen + nationalrechliche regelungen die das kollissionrecht zum gegenstand haben, dalam
buku Prof Dr. Rachmat
4Ibid, hal 4
5 Ibid, hal 5
6 Ibid
sebagai berikut 7:
1. hukum pajak nasional mengatur hukum pajak luar negeri (national
external tax law);
2. hukum pajak luar negeri (foreign tax law);
3. hukum pajak internasional (internasional tax law).
National External Tax Law
National external Tax Law merupakan bagian dari hukum pajak nasional
yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang
mempunyai daya kerja sampai di luar batas-batas negara karena terdapat
unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya (sumber ada di luar negeri)
maupun mengenai subjeknya (subjek ada di luar negeri).
Foreign Tax Law
Foreign tax law ialah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-
peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia.
Internasional Tax Law
Internasional tax law dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum
pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaedah pajak
yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain
sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim
diterima baik oleh negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal
perpajakan antara negara yang saling mempunyai kepentingan.
Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah
keseluruhan kaedah baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi,
dan prinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia,
maupun kaedah-kaedah nasional yang mempunyai sebagai objeknya
pengenaan pajak dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, hal
mana mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau
lebih.
Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
i). hukum pajak internasional adalah merupakan hukum yang lebih luas baik
ruang lingkup, kewenangan, dan kedudukannya;
ii). hukum ini mengatur perjanjian seluruh negara yang terkait satu sama lain
dengan negara domisili;
7 Ibid, hal.8
internasional, dimana ketentuan hukum pajak nasional bila telah diatur
dalam hukum pajak internasional tentang hal tersebut, maka ketentuan
hukum pajak internasional yang digunakan;
iv). hukum pajak internasional merupakan keseluruhan hukum pajak nasional
di berbagai negara, dimana hukum tersebut juga diberlakukan pada hukum
pajak nasional;
v). hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah hukum pajak
internasional yang mengatur kedua negara yang saling berkepentingan,
sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah hukum pajak
internasional yang berlaku bagi seluruh negara.
Sumber-Sumber Hukum Pajak internasional
Sumber-sumber hukum pajak internasional terlalu luas jika ingin kita
kaji, sehingga dipersempit hanya terkait dengan Negara Indonesia, sumber-
sumber hukum tersebut antara lain :
A. Kaedah hukum pajak nasional / unilateral yang mengandung unsur asing,
antara lain :
a.Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur P3B (Pasal 32 A UU PPh)
tentang ”pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan
pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan
pencegahan pengelakan pajak”;
b. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) tentang: Subjek Pajak
Luar Negeri dan Bentuk usaha Tetap (BUT);
c.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: Tidak
Termasuk Subjek Pajak;
d. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 5 (2) UU PPh) tentang: Peraturan
Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: Tidak Termasuk Subjek
Pajak Bentuk Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang:
Tidak Termasuk Subjek Pajak Usaha Tetap;
e.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 18 UU PPh) tentang: Hubungan
Istimewa, Bilamana Terdapat Ketidakwajaran dalam Perpajakan;
f. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) tentang: Kredit Pajak
Luar Negeri;
Pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia.
B. Kaedah-kaedah yang berasal dari traktat:
a. Perjanjian bilateral;
b. Perjanjian ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B), yang sampai ditulisnya buku ini sudah ada 56 P3B;
c. Perjanjian multilateral.
Perjanjian ini seperti Konvensi Wina.
C. Keputusan Hakim Nasional atau komisi internasional tentang pajak-pajak
internasional.
Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan pajak yang
menyangkut tentang perpajakan internasional, atau Keputusan Pengadilan
Internasional Den Haag yang memuat soal-soal perpajakan.
Berdasarkan Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah
berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Dalam penjelasannya, perjanjian ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan
hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu
perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak
pengenaan pajak dari masing-masing negara guna memberikan kepastian
hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah
pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi
internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional
masing-masing negara. Atas dasar tersebut maka Negara Indonesia mengakui
Konvensi Wina tahun 1961 (CD) dan 1963 (CC), dan tax treaty berbagai
negara.
Menurut Rochmat Soemitro8, dalam hukum pajak internasional
mencakup juga perjanjian bilateral perpajakan yang disebut dengan istilah
”traktat antar negara untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana
dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjeknya
maupun mengenai objeknya”.
8 Ibid.
Kekuasaan negara itu tidak hanya menciptakan UU Pasal 23 ayat 2 UUD
1945, namun kekuasaan ini juga tercermin dalam mana negara
mempertahankan kedaulatan negara dimana tidak ada hukum internasional
mana atau oleh siapa yang dapat membatasi wewenang ini.
Apabila negara kita tidak tunduk dan patuh terhadap hukum
internasional, maka negara kita akan diberikan sanksi secara bersama oleh
negara yang mengikuti konvensi tersebut, dalam hal demikian Indonesia akan
dikucilkan dalam dunia internasional dan berdampak terhadap perekonomian
negara Indonesia secara keseluruhan, sehingga mau tidak mau Indonesia harus
turut serta menjalankan konvensi tersebut.
PAJAK INTERNASIONAL
Definisi pajak internasional dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
sampai detik ini belum ada. Penulis bersama dengan Bapak Sriadi Kepala
Seksi Perjanjian Perpajakan Eropa, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,
memberanikan diri untuk mendefinisikan tentang pengertian pajak
internasional berdasarkan uraian sebelumnya.
Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di
antara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi
Wina (Pacta Sunservanda).
Dengan demikian peraturan perpajakan yang berlaku di Negara
Indonesia terhadap badan atau orang asing menjadi tidak berlaku bilamana
terdapat perjanjian bilateral (dua negara) tentang Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda dengan negara asal atau penduduk asing tersebut.
Dalam menulis buku ini, penulis akan membahas tentang perjanjian
bilateral dan konvensi internasional yang terkait dengan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda negara Indonesia dengan menggunakan
pendekatan model OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development), UN (United Nations) Model dan Indonesia Model.
RANGKUMAN
Untuk memahami perpajakan internasional, maka sebaiknya harus
dipahami sebab-sebab timbul perpajakan internasional, apa yang menyebabkan
perpajakan internasional perlu diatur, dan mengapa harus dijalankan, serta apa
yang mendasari kekuatan hukum untuk menjalankannya.
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara
negara-negara. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang
mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat
internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional.
Hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturan yang mengatur
tata tertib hukum dan yang mengatur tentang hak pengenaan pajak di masing-
masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu
pengertian yang menggabungkan dari pada pengertian pajak ganda dan hukum
pajak nasional.
Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di
antara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan
pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina
(Pacta Sunservanda).
1. Apa perbedaan dan persamaan hukum internasional, hukum pajak
internasional?
2. Apa yang menyebabkan setiap negara ingin melakukan perjanjian
perpajakan internasional?
3. Jelaskan salah satu contoh bentuk dari hukum internasional, hukum pajak
internasional, dan Perpajakan internasional!
4. Mengapa setiap mahasiswa perpajakan harus mempelajari pajak
internasional, apa gunanya?
5. Apakah Indonesia sudah menjalankan hukum pajak internasional, apa
buktinya?
