SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Rahman Pura, SE., M.Si

E-Mail : sahman_aslam@yahoo.com

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan di biro/bagian keuangan pemda. (sistem lama)

Implemntasi permendagri :13/2006 jo permendagri 59/2007 menuntut peranan yang lebih besar dari unsur keuangan di masing2 SKPD, misalnya :

      1. Pelaporan keuangan dihasilkan dimasing2 SKPD

      2. PPK dan PPTK yang ada di SKPD mengurus semua

         proses pertanggungjawaban keuangan unit kerja

      3. Masing kepala SKPD bertangung jawab atas Laporan

         Keuangan SKPD terkait

Siklus Akuntansi di Pemda

Sistem Akuntansi Sektor Publik

Sistem akuntansi sektor publik meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dlm rangka pertanggungjawaban APBN/APBD

Sistem akutansi pemda disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PI dan SAP.

Kebijakan Akuntansi Sektor Publik

— Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

— Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

— Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada SAP

Model Struktur Organisasi untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Kondisi Pengelolaan Organisasi/ Keuangan Daerah Saat Lalu

Model Struktur Organisasi untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Kondisi Pengelolaan Organisasi/ Keuangan Daerah Saat ini 

PROSEDUR SEBELUM TRANSAKSI  BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006 JO

    PERMENDAGRI NO.59/2007

Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Setelah Disahkan

      

   

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

    1.  Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui  rekening

          kas umum daerah

       2.  Setiap pendapatan harus didukung bukti yang lengkap

       3.  Setiap SKPD berkewajiban secara intensif untuk  memungut 

          pendapatan secara intensif yang menjadi wewenangnya

       4.  Pengembalian kelebihan pendapatan pada tahun yang sama

          dibebankan pada pendapatan yang bersangkutan dan untuk 

          tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.

          Dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

    1. Setiap pengeluaran atas beban APBD didukung  oleh bukti yang

          lengkap dan sah dan mendapat  mendapat pengesahan dari pejabat

          berwewenang.

       2.  Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban   APBD tdk dpt

          dilakukan sebelum adanya Perda

       3.  Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial hrs mendapat persetujuan

          kepala daerah dan dapat  dipertanggungjawabkan

       4.  Pengeluaran untuk tanggap darurat, ditetapkan dengan keputusan

          kepala daerah dan diberitahukan ke DPRD serta dapat

          dipertanggungjawabkan

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah (SiLPA dan Dana Cadangan)

    SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

    1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi

        pendapatan lebih kecil dp realisasi belanja

    2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas

        beban belanja langsung

    3. Mendanai kewajiban lain yang diselesaikan

Prosedur Pengajuan Belanja oleh Unit Kerja

Prosedur Pengajuan Belanja oleh Unit Kerja

untuk Anggaran Kas

Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

BUD bertanggug jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas  daerah

Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat

Penunjukan bank yang sehat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD

Menerima SPP dan melakukan verifikasi dan penerbitan SPM

Mengeluarkan SP2D

Jika SPM tidak lengkap maka dikeluarkan surat penolakan SP2D

Prosedur Pengelolaan Kas Nonanggaran

Pengelolaan kas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran.

Penerimaan kas seperti : potongan taspen, askes, Pph, PPN, dll

Pengeluaran kas berupa : penyetoran taspen, askes, Pph, PPN, dll

Penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan sebagai penerimaan/pengeluaran perhitungan pihak ketiga

Informasi penerimaan/pengeluaran kas tersebut disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran

Penyajian infomasi tersebut harus sesuai dengan SAP

Tata cara pengelolaan kas tersebut diatir oleh peraturan kepala daerah

Prosedur Percairan Kas ke Unit Kerja

Setelah tahun anggaran berakhir , pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SMP yang membebani tahun angaran yang bersangkutan

Dalam hal pencairan dana, kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup : register SP2D, Register surat penolakan penerbiatan SP2D, buku besar pembantu penerimaan dan penegluaran kas

Prosedur Penerimaan Kas oleh Unit Kerja

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk

Penerimaan daerah dilakukan dengan cara : disetor langsung ke bank/lembaga keuangan/kantor pos oleh pihak ketiga, disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

Benda berharga (karcis retribusi, bukti pembayaran) pihak ketiga kepada bendaharaan penerimaan tersebut diterbitkan dan disahkan leh PPKD

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan penerimaan dan penyetoran kas daerah yang menjadi tangung jawabnya

Dukumen yang digunakan : Surat ketetapan pajak/retribusi daerah, surat tanda setoran, surat tanda bukti pembayaran, bukti penerimaan lainnya yang sah.