Aset Lancar
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera dapat
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu dua belas bulan
atau satu tahun. Klasifikasi Aset Lancar diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak, dan
4. Persediaan
Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini.
Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk mebiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan aset yang dapat
disetarakan dengan kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau
bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai alat tukar
untuk memenuhi kewajiban pemerintah pada nilai nominalnya. Dengan demikian
yang termasuk dalam kategori kas dan setara kas ini adalah uang tunai (uang kertas
dan logam), rekening giro di bank, cek-cek yang telah ditandatangani, wesel pos dan
traveller cek.
Kas dicatat sebesar nilai nominalnya dan dinyatakan dalam nilai Rupiah. Jika
terdapat jumlah kas dalam mata uang asing maka jumlah tersebut harus dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ke dalam nilai
rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Pada akhir tahun saat penutupan buku, jumlah kas dalan mata uang asing juga
harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomis – seperti bunga, dividen dan royalty - atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat, dimana dapat diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai
atau dimiliki dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk investasi
jangka pendek antara lain deposito berjangka antara 3 sampai dengan 12 bulan,
Sertifikat Bank Indonesia & Surat Utang Negara (dengan jangka waktu kurang dari
12 bulan), dan surat berharga lain yang mudah diperjualbelikan.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dibawah ini:
1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam bentuk kas.
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang berarti
bahwa pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila ada kebutuhan
kas.
3. Berisiko rendah.
Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi jika kemungkinan
manfaat ekonomis dan manfaat sosial di masa yang akan datang dapat diperoleh
dan jika nila perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran
kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi
anggaran.
Investasi dinilai dengan nilai wajar (fair value). Investasi jangka pendek dimana
terdapat pasar aktif dicatat sebesar nilai pasarnya sebagai nilai wajar, sedangkan
investasi yang tidak memiliki pasar aktif dinilai dengan nilai nominal sebagai nilai
wajar. Dengan demikian, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
seperti saham atau obligasi jangka pendek dinilai berdasarkan harga perolehannya
sebagai nilai wajar yaitu harga transaksi ditambah dengan biaya-biaya yang timbul
untuk memperoleh investasi tersebut, misalnya biaya komisi perantara jual beli, jasa
bank dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan investasi jangka pendek dalam bentuk non
saham, misalnya deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Apabila
investasi dalam dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
misalnya hadiah, investasi tersebut dinilai dengan harga pasar sebagai nilai wajar.
Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai
penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan
realisasi anggaran.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
2. Jenis-jenis investasi,
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang,
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut,
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan
6. Perubahan pos investasi
Piutang Pajak dan bukan Pajak
Piutang merupakan hak tagih dari pemerintah atas sejumlah uang kepada pihak
lain. Pos-pos piutang antara lain berupa piutang pajak, retribusi, denda, penjualan
angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharpkan diterima dalam
waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan.
Piutang pajak adalah piutang yang timbul dari adanya penagihan atas pajak
berdasarkan SKP/SKPT yang telah dikeluarkan namun pada saat tahun anggaran
berakhir belum ada pelunasan dari wajib pajak yang bersangkutan. Piutang retribusi
adalah piutang yang timbul dari pendapatan retribusi seperti misalnya pendapatan
pelayanan kesehatan, retribusi jasa terminal, retribusi jasa tempat parkir dan
sebagainya. Sedangkan piutang lainnya timbul apabila terdapat tagihan pendapatan
di luar perkiraan-perkiraan yang telah disebutkan di atas, misalnya tagihan atas
penjualan barang bekas pakai, aset sitaan dan sebagainya.
Piutang dalam kategori aset lancar ini juga memasukkan bagian lancar atas
pinjaman yang diberikan oleh unit pemerintah. Bagian lancar dari pinjaman atau
tagihan merupakan reklasifikasi dari pinjaman atau tagihan-tagihan jangka panjang
kepada pihak lain yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu
tahun sejak tanggal pelaporan (tanggal neraca).
Suatu piutang dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai
nominal.
Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Dengan demikian, persediaan adalah suatu aset berwujud yang
dapat dirinci sebagai:
1. Barang atau perlengkapan (supplies) habis pakai - misalnya alat tulis kantor,
komponen peralatan dan pipa - yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) – seperti bahan baku untuk pembuatan
alat-alat pertanian - yang digunakan dalam proses produksi, dalam hal
pemerintah memproduksi sendiri.
3. Barang dalam proses produksi – misalnya alat pertanian setengah jadi - yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintah.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekononi masa depan diperoleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara memadai.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau
kepenguasaannya telah berpindah. Kemudian, persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik di akhir tahun.
Penyajian persediaan di laporan keuangan, menurut standar akuntansi
pemerintahan, adalah sebagai berikut:
1. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh
dari proses pembelian, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan, setelah dikurangi rabat dan potongan harga lain,
2. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat
penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan
3. Persediaan disajikan sebesar nilai wajar, yang meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar, apabila diperoleh dengan cara selain pembelian
dan produksi sendiri, misalnya dari donasi atau rampasan.
Aset non Lancar
Aset lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud
yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah
atau digunakan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset non Lancar diklasifikasikan
sebagai berikut:
1. Investasi jangka panjang
2. Aset Tetap
Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini.
Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang merupakan penanaman uang di luar entitas
pemerintahan dalam bentuk surat berharga atau lainnya dan dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari dua belas bulan atau satu tahun. Pada umumnya, pemerintah
melakukan investasi adalah untuk memanfaatkan surplus anggaran – atau untuk
tujuan lainnya sesuai dengan strategi pemerintah dalam mengelola fiskal - dengan
maksud untuk memperoleh pendapatan baik berupa bunga, dividen atau royalti
maupun jenis pendapatan lainnya dalam jangka panjang sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka panjang diklasifikasikan menurut sifat penanaman investasiny,
yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen
adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dalam bentuk: pembelian
surat utang negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan atau dipertukarkan kepada pihak ketiga, pembelian obligasi jangka
panjang, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan
untuk dimiliki oleh pemerintah secara berkelanjutan. Sedangkan investasi
permanen adalah investasi oleh pemerintah dengan maksud untuk dimiliki secara
berkelanjutan dan bukan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan manfaat
ekonomis berupa pendapatan dan pengaruh yang penting dalam jangka panjang
serta menjaga hubungan kelembagaan dengan pihak investee, dalam bentuk:
penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, lembaga keuangan negara, BHMN
(Badan Hukum Milik Negara), badan internasional dan badan usaha lainnya bukan
milik negara, atau investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pengukuran pengeluaran pembiayaan dapat
terjadi dalam beberapa bentuk. Investasi jangka panjang – baik permanen, misalnya
penyertaan modal pemerintah, maupun non permanen, misalnya pembelian obligasi
jangka panjang - dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila
investasi non permanen dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Investasi non permanen dalam bentuk proyek pembangunan pemerintah dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan
proyek dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila investasi jangka panjang
diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, nilai investasi yang diperoleh pemerintah
adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi (jika harga perolehananya
tidak ada). Dan, seluruh harga perolehan tersebut diatas harus dinyatakan dalam
nilai rupiah, dan bila harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan
dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada
tanggal transaksi.
Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan
menggunakan 3 metode:
1. Metode Biaya, artinya investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil
investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi. Metode ini digunakan jika kepemilikan pemerintah kurang
dari 20%.
2. Metode Ekuitas, artinya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah
tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen dalam bentuk saham, akan
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset
tetap. Metode ini digunakan jika kepemilikan lebih dari 50%, antara 20%
sampai dengan 50%, atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pengambilan keputusan dari investee.
3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, artinya investasi dicatat sebesar
nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas
atau dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan jika kepemilikan
bersifat non permanen.
Pengakuan Hasil Investasi.
Standar akuntansi pemerintahan mengatur bahwa hasil investasi yang
diperoleh dari investasi jangka panjang – antara lain bunga deposito, bunga obligasi
dan dividen tunai – dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai,
yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila
investasi dinilai dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh
pemerintah dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan
investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah
nilai investasi pemerintah dan akuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang
sama.
Pelepasan dan pemindahan investasi.
Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang – misalnya penjualan
atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah – diakui sebagai penerimaan
pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki oleh
pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata, yang diperoleh dengan cara
membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah.
Pemindahan investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi
investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain dan sebaliknya.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan investasi pemerintah (sama halnya dengan investasi jangka
pendek) antara lain:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
2. Jenis-jenis investasi,
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang,
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut,
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan
6. Perubahan pos investasi
Aktiva Tetap
Aset Tetap adalah aset yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan,
dimiliki tidak untuk dijual kembali, nilainya cukup besar dan digunakan dalam
kegiatan normal operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
atau pelayanan publik. Termasuk dalam pengertian aset tetap pemerintah adalah
aset tetap milik unit pemerintah tetapi dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain
seperti oleh universitas, kontraktor dan sebagainya. Hak atas tanah juga masuk
dalam pengertian aset tetap.
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi pemerintah daerah. Aset tetap pada pemerintah terdiri dari :
1. T a n a h
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan.
Aset-aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan budaya,
lingkungan dan sejarah itu sendiri harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan dalam unit fisik tanpa nilai. Aset bersejarah yang dipergunakan untuk
kegiatan operasional pemerintahan seperti misalnya gedung bersejarah,
perlakuannya sama dengan aset tetap lainnya.
Berdasarkan pengertian aset tetap diatas, berikut ini penjelasan kriteria mengenai
aset yang dapat dikelompokkan dalam aset tetap, yaitu :
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
Walaupun tidak ada standar yang jelas mengenai lamanya jangka waktu
pemakaian minimal untuk menentukan apakah suatu aset digolongkan ke dalam
aset tetap atau bukan namun biasanya digunakan dasar pemakaian lebih dari satu
tahun sebagai pedoman. Untuk dapat menentukan apakah suatu aset memiliki
manfaat lebih dari satu tahun maka harus dinilai manfaat ekonomi masa depan
yang dapat diberikan oleh aset tersebut baik langsung maupun tidak langsung,
berupa aliran pendapatan atau penghematan dalam belanja pemerintah daerah.
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
Pengukuran secara andal dapat terpenuhi bila terdapat transaksi pertukaran
dengan bukti pembelian aset tetap untuk mengidentifikasikan biayanya. Bila aset
tetap dibangun sendiri maka pengukuran yang dapat diandalkan bisa diperoleh
melalui pihak eksternal atas perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input
lainnya yang digunakan dalam proses konstruksi. Hal ini juga berarti hanya aset
yang nilainya cukup tinggi sajalah yang biasanya dikelompokkan dalam aset
tetap. Sendok, gelas untuk keperluan konsumsi pegawai kantor, walaupun
umurnya lebih dari satu tahun tetapi biasanya tidak dikelompokkan sebagai aset
tetap, karena nilainya tidak material.
c. Diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan dan bukannya untuk
dijual dalam operasi normal pemerintahan.
Kepemilikan aset tetap oleh pemerintah dimaksudkan untuk menunjang kegiatan
operasional pemerintahan dan bukan untuk dijual kembali. Istilah untuk
menunjang kegiatan operasional pemerintahan bukan berarti aset tersebut harus
digunakan secara terus menerus dalam aktivitas pemerintahan. Gedung
pertemuan yang hanya digunakan sesekali tetap diakui sebagai aset tetap. Kecuali
jika suatu aset tetap sudah tidak dapat dipergunakan lagi dalam aktivitas normal
pemerintahan - misalnya bangunan yang rusak berat atau kendaraan roda empat
yang tidak jalan lagi dan benar-benar tidak dapat dimanfaatkan tetapi masih
memiliki nilai, aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat
dalam aset lain-lain.
Pengakuan aset tetap adalah pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.
Perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan biasanya didukung dengan bukti-
bukti hukum misalnya sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB). Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti-bukti secara
hukum, misalnya perolehan atas tanah yang proses administrasinya memerlukan
waktu yang cukup lama maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya.
Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya (historical cost) yaitu setiap
biaya yang dapat dikaitkan secara langsung kepada aset tetap yang bersangkutan
dalam rangka membawa aset tetap tersebut ke dalam kondisi siap pakai atau untuk
penggunaan yang dimaksudkan. Penilaian atas aset tetap disini tidak terbatas dari
harga pembeliannya saja, akan tetapi biaya-biaya lain yang berhubungan dengan
aset tersebut seperti biaya angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, bea balik
nama dan sebagainya juga termasuk dalam harga perolehan. Setiap ada potongan
atas harga pembelian aset tetap juga harus dikurangkan dari nilai perolelahan aset
yang bersangkutan.
Penambahan, Pengurangan dan Penggantian Aset Tetap
1. Penambahan Aset Tetap
Pengeluaran biaya yang dapat memperpanjang masa manfaat atau menambah
manfaat ekonomis aset di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi atau peningkatan standar kinerja aset tetap harus ditambahkan dalam
jumlah aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya semacam ini disebut
dengan biaya kapital atau pengeluaran modal (capital expenditure). Akan tetapi,
apabila pengeluaran-pengeluaran terhadap aset tetap tersebut manfaatnya
kurang dari satu tahun atau dalam periode anggaran yang bersangkutan maka
pengeluaran biaya ini disebut pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) dan
pengeluaran biaya ini dicatat sebagai pengeluaran biaya.
Setiap unit pemerintah harus menetapkan kebijakan akuntansi tentang
pengeluaran untuk memelihara aset tetap berdasarkan kriteria-kriteria diats, yaitu
suatu jumlah tertentu yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap agar dapat
menentukan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Penentuan
batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi atau tidak adalah dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya dan harus diterapkan
secara konsisten dari tahun ke tahun. Kebijakan tentang kapitalisasi pengeluaran
biaya ini perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengurangan dalam Aset Tetap
Pengurangan secara kuantitas atas aset tetap, misalnya pada mesin dan peralatan
atau gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, dapat terjadi karena aset
tetap yang bersangkutan rusak berat, usang, berlebih, hilang dan sebagainya.
Adanya pengurangan kuantitas suatu aset tetap harus diperlakukan sebagai
pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Nilai pengurangan
dihitung berdasarkan harga perolehan dan jika tidak diketahui harga
perolehannya, nilai pengurangan menggunakan harga taksiran yang wajar atas
aset tetap yang dikeluarkan. Pencatatan transaksi pengurangan aset tetap
diperlakukan seperti pengurangan aset tetap biasa dan dicatat sebesar nilai
taksiran aset tetap yang dikurangkan.
3. Penggantian Aset Tetap
Penggantian untuk memperbarui bagian-bagian dari aset tetap untuk
memperpanjang umur atau menambah manfaat ekonomi aset tetap yang
bersangkutan dapat dilakukan oleh unit pemerintah. Biaya penggantian yang
dikeluarkan akan dikapitalisasi sedangkan nilai bagian yang diganti akan
mengurangi harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Penetapan besarnya
harga perolehan bagian aset yang dikeluarkan untuk diganti dinilai berdasarkan
harga perolehan, dan bila tidak terdapat informasi harga perolehan, maka
digunakan harga taksiran yang wajar.
Tanah
Tanah dalam kelompokkan aset tetap ini adalah tanah yang dimaksudkan dimiliki
dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan dipergunakan dalam kegiatan
operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan tanah dapat
meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan
dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
termasuk nilai bangunan tua yang berada di atasnya jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, komputer,
peralatan elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya cukup besar dan
masa manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap
pakai. Biaya perolehan aset tetap ini adalah jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini dapat
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak-pajak dan
biaya langsung lainnya yang dapat dikaitkan dengan mesin dan peralatan tersebut
untuk siap dipergunakan.
Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau
dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan
dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan adalah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan yang meliputi antara lain
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, biaya
notaris dan biaya pajak-pajak yang terkait. Harga perolehan gedung dan bangunan
yang dibangun secara swakelola meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
membangun aset tersebut berupa biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga
kerja serta biaya tidak langsung yaitu biaya perencanaan, biaya pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terkait
dengan pembangunan aset yang bersangkutan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan meliputi jalan, irigasi dan jaringan (termasuk jembatan)
yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap
pakai. Biaya perolehan aset tetap ini (sering disebut infrastruktur) dapat meliputi
biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat dikaitkan
dengan perolehan aset tersebut sampai aset ini siap pakai.
Aset tetap ini dapat diperoleh dengan cara dibangun sendiri (swakelola). Apabila
hal ini terjadi, harga perolehan aset akan meliputi biaya langsung dan tidak langsung
yang dikeluarkan selama pembuatan aset yang bersangkutan yang dapat meliputi
biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perlengkapan dan lain sebagainya yang terkait dengan pembuatan aset yang
bersangkutan.
Aset Tetap lainnya
Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam
kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai, misalnya hak atas tanah.
Pencatatan aset tetap lainnya sama dengan perkiraan-perkiraan aset tetap, yaitu
pada saat perolehan maupun pelepasannya.
Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan, aset tetap tersebut belum
selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa tanah, gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
yang proses perolehan dan pembangunannya memerlukan suatu periode tertentu
dan belum selesai dikerjakan. Pembangunan aset tetap tersebut dapat dengan cara
dibangun sendiri atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kontrak konstruksi.
1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan
Suatu benda berwujud dapat diakui sebagai konstruksi bila terdapat manfaat
ekonomi yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berkaitan dengan
aset tersebut, biaya perolehannya dapat diukur dan aset tersebut masih dalam
proses pengerjaan. Bila pekerjaan konstruksi telah mencapai 100 % dan dianggap
selesai maka perkiraan ini harus dipindahkan ke perkiraan Aset Tetap yang
bersangkutan.
2. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar harga perolehannya. Harga
perolehan atas konstruksi yang dibangun sendiri (swakelola) mencakup biaya-
biaya yang berhubungan langsung seperti biaya perencanaan, bahan dan tenaga
kerja serta biaya-biaya yang berkaitan dengan konstruksi seperti asuransi dan
biaya-biaya lainnya yang dapat diidentifikasikan langsung dengan konstruksi yang
bersangkutan.
Harga perolehan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak
konstruksi oleh kontraktor meliputi termiyn (angsuran) yang telah dibayarkan,
kewajiban yang masih harus dibayar sehubungan dengan penyerahan pekerjaan
yang telah selesai berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan serta klaim
dari kontraktor karena kesalahan dari pemberi kerja.
Jika biaya konstruksi diperoleh dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul seperti biaya bunga, commitment fee dan sebagainya dikapitalisasi dan
menambah biaya konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tersebut
tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Biaya
pinjaman tidak dikapitalisasi jika terdapat pemberhentian sementara pekerjaan
kontruksi yang disebabkan oleh kondisi force majeur.
Apabila biaya konstruksi berasal dari pinjaman, biasanya lender (pemberi
pinjaman) tidak akan memberikan dana pinjaman sekaligus tetapi dengan cara
diangsur sesuai dengan jangka waktu penyelesaian konstruksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar