Kewajiban
Kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari transaksi atau kejadian di
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah di masa yang akan datang. Aliran keluar sumber daya ekonomi dalam
penyelesaian kewajiban dapat berupa penyerahan sejumlah uang, barang atau jasa,
aset lain atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Kewajiban umumnya timbul karena
konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggungjawab pemerintah untuk
bertindak di masa lalu dan dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi
dari kontrak yang telah dibuat atau menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kewajiban dapat muncul antara lain karena menggunakan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah daerah otonom lainnya
atau lembaga internasional atau karena adanya ikatan dengan pegawai yang bekerja
pada unit pemerintah, kepada masyarakat luas berupa kewajiban tunjangan hidup,
kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak/retribusi daerah dari pihak yang
bersangkutan, alokasi/realokasi pendapatan kepada pihak lain, atau kewajiban
dengan pemberi jasa lainnya.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
timbul. Kewajiban pada pemerintah dapat timbul dari :
1. Transaksi dengan pertukaran. Jumlah terutang untuk barang dan jasa yang
disediakan untuk pemerintah diakui pada saat barang diserahkan atau
pekerjaan diselesaikan, misalnya kewajiban yang timbul dari pembelian
barang atau jasa yang belum dilunasi pembayarannya.
2. Kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah, misalnya
kerusakan tak sengaja atas barang milik pribadi yang disebabkan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan wewenang yang dimiliki.
Kewajiban timbul apabila hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada
memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan sepanjang
jumlah pembayarannya dapat diperkirakan, misalnya, berdasarkan putusan
pengadilan, unit pemerintah harus membayar sejumlah uang karena
menggunakan tanah milik masyarakat pada saat pelebaran jalan.
Nilai kewajiban umumnya dapat ditentukan dengan mudah atau dapat ditaksir
dan ditentukan dalam satuan mata uang. Kewajiban pemerintah dicatat sebesar nilai
nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal pelaporan. Selisih yang timbul antara tanggal transaksi pada saat pengakuan
kewajiban dengan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan
ekuitas dana periode berjalan.
Pengukuran kewajiban pada masing-masing perkiraan terkait dengan karakteristik
masing-masing perkiraan yang bersangkutan.
Kewajiban Jangka Pendek
Batasan yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kewajiban adalah jangka
waktu pembayaran dari utang-utang tersebut. Apabila utang diharapkan akan
dibayar dalam jangka waktu satu tahun maka diklasifikasikan sebagai utang jangka
pendek. Jadi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang
diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun
anggaran atau dua belas bulan setelah tanggal pencatatan. Pengertian lain
mengenai kewajiban jangka pendek adalah apabila suatu kewajiban akan dilunasi
dengan menggunakan sumber-sumber aset lancar atau dengan menimbulkan utang
jangka pendek yang baru.
Jenis-jenis kewajiban jangka pendek pemerintah dapat terdiri dari:
1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
Jenis kewajiban ini merupakan hasil reklasifikasi utang jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai
ini dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang jatuh tempo.
2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jenis kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari potongan atau pungutan
yang dilakukan pemerintah yang harus disetorkan lagi kepada pihak lain yang
berhak atas dana yang dipotong atau dipungut tersebut, misalnya potongan Pph
pasal 21, Taspen, Askes, Taperum dan jenis-jenis asuransi lainnya. Jumlah
pungutan atau potongan PFK harus disetorkan kepada pihak yang berhak
menerimanya sebesar jumlah yang dipotong atau dipungut. Pada akhir periode
anggaran, masih tersisa jumlah potongan atau pungutan yang belum disetorkan
dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang masih
harus disetorkan.
3. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)
Jenis kewajiban ini timbul bila pemerintah telah menerima hak atas barang,
termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Nilai kewajiban
dicatat sebesar jumlah yang belum dibayarkan. Jika tagihan tidak tersedia pada
saat penyusunan laporan keuangan maka jumlah kewajiban harus diestimasikan
atau dihitung berdasarkan kontrak yang ada. Jumlah kewajiban kepada kontraktor
yang membangun fasilitas atau peralatan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan,
diukur berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan menurut berita acara
kemajuan pekerjaan yang dibuat.
4. Utang Biaya Pinjaman
Jenis kewajiban yang termasuk dalam utang biaya pinjaman merupakan
kewajiban jangka pendek yang timbul dari adanya biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan dilakukannya peminjaman dana
baik jangka pendek maupun jangka panjang atau adanya penerbitan obligasi
seperti: perhitungan bunga pinjaman yang jatuh tempo, pengenaan denda
karena menunggak pelunasan pokok pinjaman, amortisasi diskonto atau premium
yang berhubungan dengan pinjaman, amortisasi atas biaya-biaya yang terkait
dengan diperolehnya pinjaman seperti biaya konsultan & ahli hukum, dan biaya-
biaya lainnya seperti jasa bank, yang masih harus dibayar pada akhir tahun
anggaran.
Bunga yang di accrued, karena telah jatuh tempo, merupakan kewajiban yang
timbul dari adanya penerimaan dana pinjaman kepada pemerintah, yang
besarnya dan jatuh tempo pembayarannya diatur dalam persyaratan pinjaman.
Utang bunga dicatat berdasarkan biaya bunga yang telah terjadi dan belum
dilakukan pembayaran oleh pemerintah yang bersangkutan.
5. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya.
Jenis kewajiban ini adalah kewajiban selain yang termasuk dalam kelompok
kewajiban di atas, misalnya utang atas pembayaran gaji, penerimaan pembayaran
dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah. Pengukuran jenis
kewajiban ini disesuaikan dengan karateristik masing-masing, misalnya utang
kepada karyawan dinilai dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan, penerimaan
pembayaran dimuka dinilai sebesar nilai nominal pembayaran tersebut.
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang diharapkan dapat dibayar
atau jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pencatatan, atau dapat
juga diartikan bahwa kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan dilunasi
dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Termasuk dalam
kategori kewajiban jangka panjang adalah pokok utang jangka panjang. Utang
jangka panjang biasanya timbul karena pemerintah hendak membangun suatu
investasi dalam aset tetap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
untuk tujuan pembiayaan, misalnya untu menutupi defisit anggaran yang terjadi.
Penilaian utang jangka panjang dimungkinkan dengan berbagai bentuk:
1. Utang Pemerintah yang Tidak Dapat Diperjualbelikan.
Nilai nominal atas utang jenis ini merupakan kewajiban pemerintah kepada
pemberi utang yaitu sebesar pokok dan bunganya seperti yang diatur dalam
kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan keuangan,
misalnya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional seperti
Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank,
atau yang diperoleh dari dalam negeri, termasuk dari BUMN/BUMD.
Jenis utang yang menggunakan tarif bunga tetap, penilaian dapat
menggunakan skedul pembayaran. Sedangkan bila tarif bunganya variabel,
penilaian utang menggunakan metode yang sama dengan tarif bunga tetap
kecuali tarif bunganya dapat diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data
sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
2. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan.
Utang ini dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah berupa surat utang negara
atau obligasi yang memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh
tempo. Utang sekuritas pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai par atau
nilai nominal utang. Sekuritas utang pemerintah dapat dijual sebesar nilai par
tanpa diskonto atau premium atau dapat dijual dengan harga diskonto atau
premium. Apabila surat utang dijual dengan diskonto atau premium, perlu
dilakukan amortisasi atas diskonto atau premium yang dapat menggunakan
metode garis lurus. Amortisasi dilakukan untuk memperlakukan diskonto atau
premium agar tidak dibebankan sekaligus sebagai pendapatan atau biaya.
Pembebanan Biaya Pinjaman pada Aset Tetap
Pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman dari pihak ketiga dan
menimbulkan utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akan timbul
biaya-biaya yang menyertai pinjaman tersebut seperti biaya bunga, amortisasi
diskonto atau premium, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pinjaman tersebut dapat dikaitkan langsung dengan perolehan atau
produksi suatu aset tertentu, maka jumlah biaya tersebut harus dikapitalisasikan
sebagai biaya perolehan aset tertentu tersebut.
Kapitalisasi atas biaya bunga yang terkait dengan pendanaan suatu konstruksi
merupakan bagian biaya yang dikeluarkan untuk membuat asset tetap tersebut
dalam kondisi siap pakai. Kapitalisasi biaya bunga dimulai dari pengeluaran pertama
kali untuk membangun suatu asset tetap sampai asset tetap tersebut selesai dan
siap digunakan.
Kadang-kadang, suatu pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk
membangun suatu aset tetap atau sebaliknya, suatu aset tetap dibangun dari
beberapa sumber dana. Dalam kondisi demikian, biaya bunga yang yang harus
dikapitalisasi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang (weighted-avrage) dari
total biaya aset tetap yang bersangkutan selama periode pelaporan. Besarnya biaya
yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan selama
periode berjalan.
Penerapan kapitalisasi bunga dengan metode rata-rata tertimbang dapat
dilakukan dengan:
1. Suku bunga pinjaman khusus yang bersangkutan, apabila jumlah pengeluaran
rata-rata tertimbang kurang dari atau sama dengan jumlah pinjaman khusus
yang dipakai untuk membangun konstruksi.
2. Suku bunga rata-rata tertimbang dari utang lainnya, apabila jumlah pengeluaran
rata-rata tertimbang lebih besar dari jumlah setiap utang yang dipinjam khusus
untuk membuat konstruksi yang bersangkutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar