PROSEDUR AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN UUDP (SPJ)

1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa

faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Unit

Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung.

2. Unit Perbendaharaan pertama meneliti kelengkapan dokumen SPJ, faktur,

dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut

dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas SPJ tersebut

disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel SPJ dalam

database, selanjutnya dibuat printout rekaman dan dilampirkan ke berkas SPJ.

Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi.

3. Unit Verifikasi meneliti kebenaran perekaman SPJ yaitu membandingkan

antara SPJ dengan printout rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke

petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran

hukum SPJ, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian

SPJ dengan SKO dan SPM Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat

dilakukan dengan membandingkan data SPJ yang sudah direkam dengan data

SKO dan data SPM Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika

tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai

maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui SPJ

yang secara otomatis komputer merekam data SPJ ke dalam tabel SPJ

divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak SPJ Sah. Berkas SPJ, Faktur,

dokumen pendukung, printout rekaman, dan lembar disposisi cetak SPJ ke

Unit Perbendaharaan.

4. Unit Perbendaharaan setelah menerima berkas dari Unit Verifikasi

selanjutnya mensahkan SPJ berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat

di tabel SPJ divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau

mengubah tabel SPJ divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada

Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak membaca tabel tersebut

sehingga unit ini dapat mensahkan SPJ. SPJ tersebut selanjutnya

didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip.

5. Unit Pembukuan mengarsipkan SPJ Sah yang diterima dari Unit

Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data

SPJ yang sudah terdapat dalam tabel SPJ divalidasi. Proses posting ini

dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data SPJ.

Dengan proses posting ini maka data SPJ yang terdapat dalam tabel SPJ

divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule

yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya

dilakukan pencetakan DTP, DTP diteliti kebenarannya dan dibandingkan

dengan SPJ Sah. Jika tidak benar proses posting diulang. Jika sudah benar,

maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan

cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data

yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses

pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka LPJ dicetak. Selanjutnya

didistribusikan ke Satuan Kerja, Kepala Daerah, dan Arsip.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:

Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).