Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sbb:
1. Centralized Database
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem
akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database
tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh
unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan
database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu
terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan
single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena
seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN).
Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi
penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput
kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel
dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user
berhak mengubah record dalam suatu tabel.
2. Distributed Access With Group of Users
Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unit-
unit Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang
punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga
unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau
mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak
membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro
Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset
tetap. Dengan distributed access ini maka Kepala Daerah setiap saat dapat
memantau perkembangan realisasi APBD.
3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)
Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang
menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat
mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan
security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted.
Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user
yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah:
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar