Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
a. Undang-undang 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara.
Bagian yang dimaksud adalah Bab VIII Hal Keuangan. Sampai dengan
amandemen keempat UUD 1945, pasal yang tercakup meliputi pasal 23, 23A,
23B, 23C, dan 23D.
b. Undang-undang di bidang keuangan negara, sampai dengan saat ini yaitu tiga
serangkai undang-undang keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab dan
Pengelolaan Keuangan Negara.
c. Undang-undang tentang APBN
d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah,
khususnya tentang keuangan daerah
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat
dan daerah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar