Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
asumsi atau anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar terdiri dari asumsi
kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang.
Penjelasan masing-masing asumsi adalah sebagai berikut:
1. Asumsi kemandirian entitas
Asumsi ini berarti bahwa setiap entitas, baik entitas akuntansi maupun
entitas pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban
untuk menyajikan laporan keuangan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi
kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas
tersebut untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung
jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya
di luar neraca, termasuk atas kehilangan dan kerusakan, utang-piutang, serta
terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
2. Asumsi kesinambungan entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya, bahwa pemerintah tidak bermaksud melikuidasi entitas
pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi keterukuran dalam nilai uang
Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan
dapat dinilai dengan satuan uang, agar dapat dianalisis dan diukur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar