Pengurusan atau pengelolaan keuangan negara dapat diartikan secara luas
atau sempit. Dalam arti luas, pengurusan keuangan negara berarti manajemen
keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah
administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Sebelum
membahas lebih lanjut keuangan negara, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian
keuangan negara seperti dijelaskan di bawah ini.
1. Pengertian
Menurut M. Suparmoko (2000), keuangan negara adalah “bagian dari ilmu
ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang
ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta
pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut”. Yang dimaksud
“pengaruh-pengaruh” tersebut misalnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas
harga, distribusi penghasilan yang lebih merata, penciptaan kesempatan kerja,
dan lain-lain.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut.
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah
dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
a. Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan
dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara
yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.
b. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh
obyek sebagaimana yang disebutkan pada huruf “a” di atas yang dimiliki oleh
negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang mempunyai kaitan dengan
keuangan negara.
c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan
obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat
dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang
dipisahkan.
2. Hak dan Kewajiban Negara
Pengertian keuangan negara yang disebutkan di atas, menyebutkan bahwa
keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih lanjut, apakah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang tersebut?
Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain adalah:
a. Hak yang dapat dipaksakan untuk menarik uang atau barang dari warga
negara atau penduduk tanpa memberi balas jasa atau imbalan secara
langsung. Penarikan itu didasarkan atas peraturan perundangan. Contoh
penarikan dana ini adalah pajak, bea, cukai, retribusi, iuran, dan sebagainya.
b. Hak memonopoli pencetakan uang dan menentukan jenis dan jumlah mata
uang sebagai alat tukar.
c. Hak untuk menarik pinjaman dari masyarakat. Pinjaman itu dapat juga dalam
bentuk paksaan, misalnya dengan sanering (pemotongan nilai) uang atau
devaluasi (penurunan nilai) mata uang.
d. Hak menguasai wilayah darat, laut, dan udara serta segala kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
Kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain
adalah:
a. Kewajiban menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Barang
dan jasa yang harus disediakan misalnya:
1) penyediaan pertahanan dan keamanan
2) pembuatan dan pemeliharaan jaringan transportasi publik, misalnya jalan
raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara
3) penyediaan jasa pendidikan (terutama pendidikan dasar), termasuk
pembangunan gedung sekolah, penyediaan peralatan, penyediaan guru
4) penyediaan jasa kesehatan
5) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas untuk kesejahteraan sosial atau
perlindungan sosial (fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, masyarakat
miskin, pengangguran, lanjut usia, dan lain-lain).
b. Kewajiban membayar tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu untuk
pemerintah atau mengikat perjanjian tertentu dengan pemerintah, misalnya
pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Dalam hal ini
berlaku hubungan jual beli biasa antara pemerintah dengan warga negara.
Jadi tidak setiap kepentingan atau keperluan pemerintah dapat disediakan
dengan cuma-cuma atau gratis meskipun pemerintah dapat saja menyatakan
bahwa keperluan tersebut adalah demi kepentingan umum.
Kewajiban-kewajiban negara secara umum juga tertera pada Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat. Bahkan banyak ahli tata negara yang menyatakan
bahwa perincian dalam alinea keempat tersebut bukan hanya kewajiban negara,
tetapi bahkan merupakan tujuan negara. Perincian tujuan negara tersebut adalah
sebagai berikut:
a. “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia” yang dapat diartikan sebagai penyediaan pertahanan dan
keamanan
b. “memajukan kesejahteraan umum”, antara lain terkait dengan penyediaan
sarana ekonomi, perhubungan, transportasi, kesehatan, dan sebagainya
c. “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat diartikan terkait dengan
penyediaan jasa pendidikan
d. “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
3. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Penyelenggaraan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional,
terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
diamanatkan dalam Pasal 23C Undang-undang Dasar 1945 agar tercapai tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Asas-asas umum pengelolaan
keuangan negara adalah adalah asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan,
dan asas spesialitas. Tambahan asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan
negara yang berasal dari best practices atau penerapan kaidah yang baik antara
lain adalah asas akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas,
keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
4. Penguasa Keuangan Negara
Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, kekuasaan atas
pengelolaan keuangan negara dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut
meliputi keuasaan yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.
Sebagian dari kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan
dan para menteri dan ketua lembaga sebagai para pembantu Presiden. Sesuai
dengan asas desentralisasi, sebagian kekuasaan Presiden juga didelegasikan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Kekuasaan yang didelegasikan itu meliputi
baik dalam bidang fiskal maupun atas kekayaan negara yang dipisahkan.
Sedangkan dalam bidang moneter, sebagian kekuasaan Presiden tersebut
juga didelegasikan kepada Bank Sentral.
b. Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai pembantu Presiden
di bidang keuangan, Menteri Keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO)
Pemerintah Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri
Keuangan sebagai pengelola fiskal mempunyai tugas sebagai berikut:
1) menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro,
2) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN,
3) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,
4) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan,
5) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan
dengan undang-undang,
6) melaksanakan fungsi bendahara umum negara,
7) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN,
8) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan undang-undang.
c. Menteri dan pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang.
Setiap Menteri dan pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) bagi departemen atau lembaga yang dipimpinnya.
Oleh karena itu Menteri Keuangan sebagai pemimpin Departemen Keuangan
mempunyai posisi rangkap, selain sebagai pengelola keuangan negara adalah
juga sebagai pengguna anggaran.
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri atau
pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang pada
kementerian/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:
1) menyusun rancangan anggaran untuk kementerian atau lembaga yang
dipimpinnya,
2) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
3) melaksanakan anggaran kementerian atau lembaga yang dipimpinnya,
4) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang
berkaitan dengan bidang tugas kementerian atau lembaga tersebut dan
kemudian menyetorkan ke rekening kas negara,
5) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian atau lembaga yang dipimpinnya,
6) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian atau lembaga yang dipimpinnya,
7) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian atau
lembaga yang dipimpinnya,
8) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan ketentuan undang-undang.
d. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai
pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pejabat pengelola
keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD,
2) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,
3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda),
4) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Selain ada pejabat pengelola keuangan daerah, ada juga yang disebut
sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah, yaitu kepala satuan
kerja perangkat daerah. Tugas pejabat pengguna anggaran/barang daerah
adalah sebagai berikut:
1) menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,
2) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
3) melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,
4) melaksanakan pemungutan PNBP,
5) mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,
6) mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
satuan kerja perangkat derah yang dipimpinnya,
7) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.
e. Selain itu, dalam hal tugas menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjada
kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank
Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar