Pemerintah daerah
diberikan hak untuk mengatur diri sendiri yaitu Otonomi Daerah (Otoda) yang
dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah
daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut baik otonomi
dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang kurang sumber daya alamnya
menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was terhadap perkembangan di
daerah itu sendiri.
Pelimpahan wewenang kepada daerah
tersebut bisa dipahami, oleh karena pelaksanaan otonomi daerah dan
desenteralisasi fiscal membawa konsekkuensi bagi pemerintah untuk lebih mandiri
baik dari system pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah
sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.
Desentralisasi atau otonomi daerah saat
ini, prinsip-prinsip dasar pegelolaan keuangan daerah mengalami perubahan
paragma. Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah atau APBD paling tidak
mendekati atai mengikuti paradigma yang berkembang dalam pengelolaan keuangan
modern yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
Sumber daya alam inilah yang sering
mengakibatkan paradigma pengelolaan keuangan takut atau tidak berani untuk
mengambil keputusan untuk bertindak. Apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan
dari pengawasan tentu saja tidak akan pernah tercapai, karena tidak pernah
dilaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pengawasan dalam mengelola keuangan
dalam kaitannya dengan APBD.
Era otonomi daerah seperti saat ini,
pengelolaan keuangan daerah atau
penetapan APBD kini sepenuhnya merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah,
walaupun ada sumber pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari pemerintah
pusat, seperti dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana
alokasi khusus). Oleh sebab itu pengelolaan dana perimbangan juga menjadi
wewenang pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
Peningkatan sumber daya alam kaitannya
dengan APBD perlu mendapat pengawasan setiap departemen, sehingga kebocoran
pelaksanaan dana dapat terhindar sebelum dana tersebut untuk dilaksanakan oleh
setiap unit pada daerah masing-masing.
Pemberian Otonomi Daerah berhak mengatur
tentang pengelolaan keuangan daerah perlu diatur di dalam peraturan daerah yang
dibuat pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Namun Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat harus sesuai pula dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuat prosedur terhadap pengelolaan oleh
masing-masing departemen.
Peraturan Daerah mengatur tentang
peningkatan organisasi perlu di lakukan evaluasi terhadap pegelolaan keuangan
daerah yang merupakan sarana dari segala pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa
tercipta suasana kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai keahlian
masing-masing.
Meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan
Anggaran Belanja Daerah (APBD) pada Pemda Kabupaten Wajo dalam kaitannya
dengan pemanfaatkan keuangan secara
efektifi dan efisien memang penting utamanya dalam lingkup Pemda Kabupaten Wajo
perlu adanya sistem pengendalian penggunaanya (pengendalian system), karena
yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol adalah sistem pengawasan dalam
pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan
sesuai dengan tujuannya.
Pemda Kabupaten Wajo melakukan pengawasan
dengan baik terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan yang efektif
dengan menggunakan sistem pengawasan yang hanya dapat tercipta bila memenuhi 2
(dua) prinsip, yaitu :
1. Merupakan suatu keharusan, bahwa rencana merupakan alat
dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh
bawahan. Rencana tersebut merupakan petunjuk apakah suatu pekerjaan telah
selesai dan berhasil.
2. Merupakan suatu
keharusan bagi suatu
perusahaan agar sistem
pengawasan benar-benar efektif
pelaksanaannya. Wewenang dan isntruksi yang jelas harus diberikan
kepada karyawan karena dengan berdasarkan hal tersebut dapat diawasi
pekerjaan seorang pegawai.
A Pengertian dan
Jenis-Jenis Anggaran
Anggaran dalam berbagai pengertian banyak
diartikan sebagai pernyataan kuantitatif. Hal ini terlihat antara lain pada
pengertian anggaran yang dikemukakan oleh Charles T. Hongren dan George Foster
dalam bukunya Cost Accounting, (2002: 146), sebagai berikut anggaran adalah
suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu
untuk koordinasi dan implementasi.
Dalam hal ini anggaran dirumuskan untuk
organisasi secara keseluruhan ataupun
sub unit, di mana anggaran merupakan suatu prosedur yang disebut budgenting
system.
Perencanaan dengan anggaran dengan
mengidentifikasi pada manajemen mengenai :
1. Jumlah laba
yang ditetapkan untuk dicapai perusahaan
2. Sumber dana
yang diperlukan dalam mencatatkan laba
Pengendalian biaya, yaitu membandingkan
antara hasil aktual dengan anggaran yang akan membantu manajemen untuk
mengevaluasi kinerja dari individu, departemen divisi atau keseluruhan
organisasi perusahaan.
Komunikasi dan koordinasi, yaitu anggaran
mampu untuk mengkomunikasikan dan
mengkoordinasikan keseluruh level dalam departemen, karena anggaran merupakan
bagian integral dari tujuan-tujuan
tersebut departemen divisi dan organisasi perusahaan.
Selanjutnya, definisi anggaran yang
mengandung pengertian yang sama dilakukan oleh Ray H. Garisson (1995: 297),
menyatakan bahwa a budget is a detail
plan outlining acquistion and use of financial and other resources some gives
time period.
Selain mencakup ramalan atau perencanaan
mengenai pendapatan dan pengeluaran penerimaan dan biaya untuk mempermudah
proses perencanaan ini sendiri, maka semua kegiatan operasi dari perusahaan
yang menyusun anggaran harus dikonversikan kedalam bentuk kesatuan nilai uang.
Hal ini dimaksudkan agar
kegiatan-kegiatan tersebut dapat
diukur dalam alat
kesatuan yang sama.
Pengertian anggaran yang mengandung
pengertian sebagaimana disebutkan di atas, ditemukan oleh, Teguh Pajo Mulyono
(2000 : 287) yang menyatakan bahwa budget
is a plan of operation expessed in monetary terms it consequently includes a
forecast a forecast of income and expenditures and of receipts and cost for a
specific period.
Setiap organisasi perusahaan utamanya
perusahaa dengan organisasi yang besar, tidak akan terlepas dari kegiatan
pengendalian. Pengendalian ( control )
dapat memberikan keputusan bahwa sumber-sumber yang diperoleh telah digunakan
secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk
maksud tersebut di atas, budgeting adalah salah satu tehnik yang tersedia.
Budgeting
merupakan rencana kegiatan yang terperinci ditetapkan sebagai suatu
pedoman pelaksanaan dan sebagai suatu dasar penilaian terhadap prestasi kerja
manajer.
Jika kita melihat pengertian budget yang
dikemukakan, maka dimensi waktu juga turut dimasukkan sebagai batasan anggaran,
karena dapat menyebabkan semua biaya total menjadi variabel atau semua biaya
tidak dapat dibedakan antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable cost) dengan biaya yang
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable
cost).
Pada perusahaan yang sudah sedemikian
stabil, biasa saja membuat peramalan untuk beberapa tahun, atau dengan kata
lain dalam jangka panjang. Namun bagi
perusahaan yang banyak menghadapi ketidak pastian, hanya mungkin untuk membuat
peramalan jangka waktu yang pendek saja, jadi jangka waktu yang dicukupi oleh
anggaran juga, tergantung dari sifat suatu perusahaan itu sendiri, namun anggaran
yang disusun menurut kurun waktu bulanan adalah yang paling baik karena rencana
kegiatan nampak. Disamping itu anggaran bulanan sangat menunjang pelaksanaan
pengendalian yang terjadi dengan segera dapat diketahui.
Proses penganggaran mempunyai beberapa
tujuan :
1. Anggaran menyajikan
perencanaan keuangan yang memungkin
kan perusahaan untuk dapat mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Dengan
menggunakan anggaran para manajer dapat memproyeksikan hasil dan mengatur
strategi yang dibutuhkan sebelum operasi perusahaan dapat dimulai, sehingga
dapat menghindari kesalahan yang merugikan perusahaan.
2. Proses penganggaran mendorong para manajer untuk menguji
kembali prestasi yang pernah diraih dan memungkinkan mereka mengubah kembali
dan mengoreksi metode operasi yang kurang efisiensi ketinggalan jaman.
3. Anggaran memungkinkan para manajer untuk
mengimpelementasikan fungsi perencanaan dan pengawasan.
Berdasarkan pengertian di atas, Calvin Engler
(1999 : 305), mengemukakan bahwa, A budget
is a financial plan that sets forth resources neccesary to carry out activities
and meet financial golas for a future period time.
Agar
supaya anggaran dapat
berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrak, maka masing-masing
manajer harus satu tahun jelas luas kekuasaan dan tanggungjawabnya. Ini supaya
tidak terjadi overlapping yang mungkin menyebabkan keruwetan dan kekaburan
mengenai tugas masing-masing yang telah dibebankan. Demikian pula dengan anggaran
dapat berfungsi sebagai alat motivasi kalau setiap manajer dan kepala bagian
diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan anggaran ini berarti perlu adanya
pendelegasian wewenang kepada masing-masing
manajer, untuk itu menyusun
anggaran operasionya. Dengan demikian masing-masing manajer akan merasa
bertanggung jawab sehingga timbul partisipasi untuk mencapai target yang telah
ditetapkan dalam anggaran.
Dari berbagai pengertian yang dikemukakan
kesemuanya itu menunjukkan sifat yang sama, yaitu bahwa anggaran itu merupakan
suatu rencana kegiatan yang tertulis mengenai apa yang dilakukan oleh suatu
organisasi yang meliputi peramal an
pendapatan dan pengeluaran penerimaan dan biaya-biaya selama periode tertentu
yang dikonversi dalam kesatuan nilai atau moneter.
Menurut D. Hartanto dalam bukunya
Akuntansi Untuk Usahawan (2003 : 131) ada 4 (empat) macam anggaran sebagai
berikut :
1. Appropriation
budget
2. Performance
budget
3. Fixed budget
4. Flexible
budget.
ad 1. Appropriation budget adalah untuk memberikan batas
pengeluaran yang boleh dilakukan. Batas
tersebut merupakan jumlah maximun yang dapat dikeluarkan untuk satu hal
tertentu. Dalam macam anggaran ini umumnya digunakan dalam pemerintahan. Namun
bagi perusahaan untuk hal-hal tertentu sangat terbatas keinginan seperti, hanya
untuk penelitian dan advertising saja.
ad 2. Performance budget adalah anggaran yang didasarkan
pada atas fungsi aktivitas dan proyek. Pada anggaran ini perhatian ditujukan
pada penilaian atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk suatu hal tertentu.
Dengan demikian efisiensi dan efektifitas operasi dapat diketahui. Di dalam
perusahaan anggaran yang lazim digunakan adalah formance budget.
ad 3. Fixed budget adalah anggaran yang dibuat untuk satu
tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu, dimana tingkat kegiatan ini
dapat dinyatakan dalam prosentase dan kapasitas jumlah produk yang dihasilkan
selama jangka waktu tertentu pada Foxed budget hanya digunakan jika diketahui
dengan pasti bahwa volume real yang akan dicapai tidak jauh berbeda dengan
volume yang direncanakan semula.
ad 4. Flexible budget adalah bahwa untuk setiap tingkat
kegiatan terdapat norma-norma atau ketentuan antar biaya yang diperlukan. Norma
itu merupakan patokan dari pengeluaran yang seluruhnya dilakukan pada
masing-masing tingkat kegiatan tersebut.
Dalam penyusunan anggaran suatu
perusahaan perlu diperlukan beberapa syarat seperti yang dilakukan oleh
Gunawan Adisaputra dan
Marwan Asri dalam bukunya Anggaran Perusahaan (2000 : 7) menyatakan bahwa
di dalam penyusunan anggaran perusahaan, maka perlu diperlukan beberapa syarat
bahwa anggaran harus realitis, luwes dan kontinyu.
B Prosedur Penilaian
Anggaran
Haryani (2003 : 28) dalam penilaian
anggaran terdapat dua macam prosedur penilaian anggaran yaitu :
1. Perbandingan tahun berjalan
Laba yang ditargetkan untuk setiap
divisi/departemen sebaiknya disesuaikan dengan potensi laba dari divisi yang
bersangkutan, jika potensi laba dibatasi oleh tersedianya fasilitas produk,
kondisi personalia, produk dan pasar, maka tidak akan terjadi perubahan hasil
yang besar antara tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Akibat penilaian anggaran
pada umunya dimulai dengan penilaian anggara tahun berjalan dan membahas
parubahan-perubahan yang diusulkan untuk tahun yang akan datang dan pengaruhnya
terhadap presentasi keuangan perusahaan.
Jika dalam melakukan penilaian anggaran
diperlukan analisa perubahan dari presentasi tahun berjalan, maka suatu usulan
anggaran sebaiknya memperhitungkan hak-hal sebagai berikut :
1. Perubahan terhadap
presentasi laba aktual tahun yang sedang
berjalan diuraikan dalam terminologi
kegiatan manajerial.
2. Perubahan presentasi
laba yang disebabkan karena kegiatan
operasional manajerial sebaiknya diidentifikasikan dengan jelas,
sehingga manajer puncak dapat mengetahui tindakan koreksi yang
tepat untuk dikembalikan pada target semula, sementara
perubahan laba yang disebabkan oleh faktor yang berada dibawah
kendali manajer divisi sebaiknya dikendalikan secara terpisah.
3.
Usulan anggaran sebaiknya mempertimbangkan secara terpisah
pengaruh beberapa proyek investasi atau
penanaman modal
terhadap presentasi keuangan untuk tahun
yang akan datang.
2. Anggaran
berdasarkan program
Penilaian
anggaran yang didahului dengan penyusunan program biasanya mencakup periode dua
dan lima tahun, setelah program dinilai dan disahkan, maka disusun anggaran
tahun pertama untuk program tersebut, prosedur ini memiliki banyak keuntungan
dibandingkan dengan keuntungan prosedur biasa, yaitu :
1. Proses perencanaan
hampir terjadi sepanjang tahun dan bukan
Terpusat pasa bulan-bulan tertentu
menjelang akhir tahun,
sehingga dimungkinkan untuk meyusun
rencana dalam waktu yang
lebih leluasa.
2. Manajer puncak
memiliki waktu yang lebih lama dalam memutuskan anggaran.
3. Program untuk masa
yang akan datang tidak perlu disusun secara terperinci, sehingga jika terjadi
revisi akan dapat disusun anggaran yang lebih terperinci sesuai dengan
kebutuhan untuk keperluan analisiss varians
4. Tahun kedua dari
program manjadi dasar untuk membandingkan program-program tahun berikutnya.
C Anggaran Sebagai
Alat Pengendalian
Anggaran merupakan suatu alat pengendali,
menurut Herman C Heiser (1999 : 7) menyatakan bahwa it should be overlooked that plan, them selves also have an important
role in controling operations, contant comparison of the plan with the result
of it’s operations of provides not only a meansure of amount of the deviation
but also the reason and these are prime requisties as a basic for determining
when and how the plan should amande”.
Defenisi diatas
memberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Bahwa tidak dapat
diabaikan, anggaran sendiri mempunyai peranan penting dalam mengendalikan
operasi perusahaan, pengendalian dalam arti membandingkan anggarandengan
realisasinya dan dari anggaran tersebut tidak hanya untuk mengukur jumlah
penyimpangan yang terjadi tetapi juga penyebab penyimpangan tersebut, serta
solusi terhadap tindakan koreksi yang harus dilakukan.
2. Pengendalian
merupakan suatu usaha pengendalian atau proses, dimana pelaksanananya
disesuaikan degan keadaan dan hasil yang diinginkan.
Didalam
pelaksanaan sebuah anggaran terdapat kemungkinan ditemukannya suatu situasi
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang membutuhkan suatu perubahan atau
revisi anggaran. Sebuah sistem pengendalian dapat memberikan kemudahan untuk
melaksanakan penyesuaian terhadap hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Berdasarkan
hal tersebut diatas, maka anggaran merupakan standar bagi pelaksanaan
tugas-tugas dari suatu pusat pertanggungjawaban yang harus dicapai, serta alat
kontrol yang baik bagi pemimpin untuk mengetahui kegiatan yang telah di capai
oleh bawahannya, yaitu dengan melihat perbandingan natara hasil kerja yang
dilakukan setiap manajer dengan standar dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya.
D Proses Penyusunan Anggaran
Penyusunan anggaran adalah proses
akuntansi dan juga proses manajemen. Proses akuntansi berarti proses penyusunan
anggaran merupakan studi terhadap mekanisme, prosedur untuk merakit data, dan
membentuk anggaran. Oleh Halim Abdyul (2003) menyatakan bahwa proses manajemen
berarti proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program atau
bagian dari program.
Penyusunan anggaran berhubungan dengan
peran departemen anggaran dan komita anggaran.
1. Departemen Anggaran
Departemen
anggran adalah departemen yang bertugas untuk
mengadministrasikan aliran
informasi sistem pengendalian melalui anggaran. Fungsi departemen ini adalah :
1. Menerbitkan
prosedur dan formulir-formulir untuk penyusunan anggaran.
2. Mengkoordinasikan
dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang dikeluarkan kantor pusat untuk
digunakan menyusunan anggaran
3. Menjamin bahwa
informasi dikomunikasikan secar wajar diantara unit-unit organisasi yangsaling
berhubungan.
4. Membantu
pusat-pusat mempertanggungjawabkan didalam penyusunan anggaran.
5. Menganalisis
usulan anggaran dan membuat rekomendasi, pertama pada penyusunan anggaran dan
selanjutnya pada manajer puncak.
6. Menganalisis
laporan prestasi sesungguhnya dibandingkan anggarannya, menginterprestasikan
hasil-hasilnya, dan menyiapkan laporan ringkas untuk manajemen puncak.
7. Mengadministrasikan
proses pengubahan atau penyesuaian anggaran selama tahun yang bersangkutan.
8. Mengkoordinasikan
dansecara fungsional mengendalikan pekerjaan departemen anggaran di eselon
bawah.
2. Komite Anggaran
Komite
anggaran dalah komite yang dibentuk manajemen puncak untuk mengkoordinasikan
fungsi manajemen dalam penyusunan anggaran.
Tugas-tugas komite
anggaran mencakup :
1. Mengusulkan pada
manajemen puncak mengenai pedoman umum penyusunan anggaran.
2. Menyebarkan
pedoman tersebut setelah disetujui manajemen puncak.
3. Mengkoordinasi
berbagai macam usulan anggaran yang disusun secara terpisah oleh berbagai unit
organisasi.
4. Menyelesaikan
berbagai perbedaan yang timbul diantara ususlan anggaran.
5. Menyerahkan anggaran
final terhadap manajemen puncak dan dewan komisaris untuk disahkan.
6. Mendistribusikan
anggaran yang telah disahkan kepada berbagai unit organisasi.
Anggaran
biasanya berjangka waktu satu tahun dan dirinci untuk setiap semester, atau
setiap triwulan, atau setiap bulan untuk selama tahun yang bersangkutan.
Langkah-langkah didalam penyususnan anggaran biasanya sebagai berikut :
1. Menentukan pedoman
perencanaan
2. Menyiapkan
anggaran penjualan
3. Menyiapkan
komponen anggaran lainnya
4. Perundingan untuk
menyesuaikan rencana final setiap komponen anggaran
5. Mengkoordinasi dan
menelaah komponen-komponen anggaran
6. Pengesahan
anggaran finjal
7. Pendistribusian
anggaran yang telah disahkan
E Revisi Anggaran
Ellen Christina (2001) menyatakan bahwa
anggaran suatu perusahaan di susun asumsi-asumsi bahwa kondisi tertentu akan
berlaku selama tahuna anggaran. Jika kondisi sesungguhnya ternyata berbeda maka
perlu tidaknya untuk melakukan revisi terhadap anggaran yang telah disahkan,
terdapat dua pendapat yang saling bertentangan, sebagai berikut :
1. Pihak yang
berpendapat bahwa anggaran tidak perlu revisi mendasarkan pada alasan sebagai berikut
:
b. Revisi anggaran
memerlukan waktu, pemikiran, dan biaya.
c. Revisi anggaran
mengakibatkan anggaran sebagai alat pengukur yang lentur seperti karet. Jika
timbul selisih rugi dalam jumlah besar cenderung pembuatan anggaran merevisi
anggarannya dengan alasan kondisi yang diasumsikan berubah, padahal kondisi
sesungguhnya tidak berubah.
d. Jika tidak terjadi
perubahan kondisi, cukup ditunujkkan dalam laporan analisis penyimpanagan
antara anggaran dengan realisasinya.
2. Pihak yang setuju revisi anggaran
mendasarkan alasan bahawa anggaran diharapkan dapat selalu digunakan untuk
mengukur prestasi unit-unit organisasi sehingga perubahan kondisi harus
dicerminkan dalam revisi anggaran. Revisi anggaran dapat dilaksanakan dengan
salah satu dari dua macam prosedur berikut ini :
a. Revisi anggaran dilakukan secara sistematis, misalnya setiap
triwulan.
b. Revisi anggaran hanya dilakukan jika kondisi yang mendasari
penyusunan anggaran menyimpang dari yang diasumsikan semula.
F Tahap-tahap Penyusunan Anggaran
Tahap-tahap
penyususnan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh
komite anggaran dan departemen anggaran menurut Glen A Welsch (2002), sebagai
berikut :
1. Memahami SWOT ( Streghts,
Weaknesses, Opportunities, and Treats ) Manajemen puncak atau CEO menganalisis
informasi masa lalu dan perubahan lingkungan melalui analisis SWOT atau Kekepan
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) yang dimiliki organisasi dari
lingkungannya. SWOT perusahaan atau unit bisnis harus dikomunikasikan pada
penyusun anggaran karena mempengaruhi tujuan, strategis, dan program yang akan
mendasari anggaran yang akan disusunnya.
2.
Memahami Perumusan Strategis dan Perencanaan Strategis
Atas
dasar SWOT, manajemen puncak menyusun perumusan strategis yaitu proses
penentuan tujuan dan strategi pokok yang akan digunakan mencapai tujuan
tersebut. Atas dasr strategi pokok yang telah ditetapkan selanjutnya disusun
program-program untuk melaksanakan strategi dalam rangka pencapai tujuan.
3.
Mengkomunikasikan Tujuan, Strategi Pokok dan Program
Manajemen
puncak selanjutnya mengkomunikasikan SWOT, tujuan, strategi, dan program yang
telah ditetapkan kepada komite anggaran, para manejer devisi, dan para manjer
dibawahnya agar mereka mengetahui dan memahami lingkungan yang akan dihadapi,
tujuan yang akan dicapai, strategi poko yang akan dilaksanakan, serta program
yang mendasari anggaran yang disusunnya.
4. Memilih Taktik, Mengkoordinasi dan Mengawasi
Operasi
Manajer devisi-atas dasr SWOT, tujuan,
program, dan strategi yang telah ditetapkan- selanjutnya memilih taktik yang
akan digunakan. Selanjutnya manajer Departemen menbuat keputusan pengoperasian.
Keputusan pengoperasian digunakan untuk mengkoordinir kegiatan dibawah
departemennya. Manajer seksi bertanggungjawab merencanakan pengendalian
operasional. Pengendalian operasional digunakan untuk mengarahkan
aktivitas-aktivitas operasional disemua seksi agar efisiensi dan efektif.
5. Menyusun Usulan Anggaran
Setiap
manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran untuk bagian
organisasi dibawahnya yaitu departemen. Demikian juga dengan manajer departemen
juga menyusun dan mengkoordinasikan anggaran bagian organisasi dibawahnya yaitu
seksi. Usulan anggaran semua devisi selanjutnya selanjutnya diserahakn kepada
komite anggaran.
6. Menyarankan Revisi Usulan Anggaran
Komite
anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran setiap devisi agar terdapat
penyelarasan dengan anggaran divisi yang lain dan agar sesuai dengan rencana
jangka panjang dan tujuan organisasi yang telah ditentukan oleh manajemen
puncak.
7. Menyetujui Revisi Usulan Anggaran
Dan Merakit menjadi Anggaran Perusahaan
Setelah
usulan anggaran, direvisi oleh setiap divisi anggaran yang bersangkutan dan
revisinya telah disetujui komite anggaran, maka komite merakit usulan tersebut
menjadi anggaran perusahaan.
8. Revisi dan Pengesahan Anggaran Perusahaan
Anggaran
perusahaan mungkin masih memerlukan revisi sebelum disahkan oleh manajemen
puncak menjadi anggaran perusahaan yang resmi. Setelah dilakukan Revisi,
anggaran tersebut disahkan dan didistribusikan pula ke setiap divisi dan bagian
organisasi sebagai alat pengendalian.
G Hubungan Anggaran dengan Pertanggungjawaban
Ide pokok akuntasi
pertanggungjawaban adalah setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus
bertanggungjawab terhadap elemen-elemen yang secara langsung berada dibawah
pengendaliannya. Sesuai dengan ide pokok pertanggungjawaban tersebut diatas,
anggaran tersebut harus disusun untuk setiap jenjang manajemen pusat
pertanggungjawaban yang dibebani tanggungjawab atas pendapat, biaya, laba, dan
investasi. Melalui laporan kinerja, anggran setiap pusat pertanggungjawaban
dibandingkan denagn realisasinya sehingga dapat ditentukan kinerja manejer
setiap pusat pertanggungjawaban. Sebagai akibatnya, sistem akuntansi
mempertanggungjawaban memandang pendapatan, biaya, laba, dan investasi dari
sudut pengendalian pribadi atyau kinerja manajer dan bukanlah dipandang dari
sudut kelembagaan atau kinerja ekonomi.
Dengan memahami dan membiasakan diri
melakukan penganggaran, perusahaan akan
lebih mampu dalam memprediksi perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi
operasi usaha, serta mempersiapkan sedini mungkin segala perangkat yang
diperlukan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Dengan
penganggaran tidak hanya perencanaan kegiatan yang dilakukan, tetapi juga
koordinasi dan pengendaliannya. Ketiga fungsi manajemen ini (repencanaan,
koordinasi dan pengendalian) secara sekaligus tercermin dalam proses
penganggaran.
Skenario anggaran dapat disusun dengan
mudah ditampilkan komputer, tetapi yang perlu dihyati adalah hakekat anggaran
cenderung banyak persamaannya dengan hubungan antar manusia (human relation)
daripada sekedar rekayasa angka. Teknik-teknik kalkulasi yang telah diciptakan
untuk membantu manajemen tidak akan berhasil jika realisasinya tidak benar.
Oleh karena itu berhasil tidaknya suatu anggaran tergantung dari sikap
(attitude) para individu yang bersangkutan. Mekanisme anggaran semata-mata
merupakan teknik yang meyakini bahwa agar kinerja yang baik dapat dicapai,
perlu ditetapkan suatu standar. Bila dalam realisasinya terdapat kondisi yang
akomodatif, maka tujuan-tujuan yang telah ditentukan dapat berhasil. Dengan
demikian tampak bahwa anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan proses
manajemen.
Proses manajemen adalah suatu kumpulan
kegiatan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh manajemen dari suatu
organisasi untuk menjalankan fungs-fungsi manajemen. Dalam hal ini fungs-fungsi
manajemen adalah :
.1.1Menyusun rencana
untuk dijadikan sebagai pedoman kerja
.1.2Menyusun struktur
organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab
kepada pera karyawan perusahaan.
.1.3membimbing,
memberi petunjuk dan mengarah para karyawan
.1.4Menciptakan
koordinasi dan kerjasama yang serasi diantara semua bagian yang ada dalam
peruahaan
.1.5Mengadakan
pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan para karyawan dalam
merealisasikan apa yang tertuang dalam randaca perusahaan yang telah
ditetapkan.
Dengan demikian nampak bahwa anggaran
adalah alat bantu bagi manajemen. Anggaran yang baik serta sempurna tidak dapat
menjamin bahwa pelaksanaan serta realisasinya kelak akan baik tanpa dikelola
dan dipimpin oleh manajer yang tepat. Selain itu anggaran juga memiliki
berbagai keterbatsan-keterbatasan, dengan demikian sebagai alat bantu manajer,
penggunaan serta pelaksanaannya sangat tergantung pada individu-individu yang
berkecimpung di dalamnya.
H Pengertian Kinerja Pegawai
Kinerja dalam bahasa sehari-hari adalah
aktivitas dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu,
sedangkan karyawan adalah orang yang telah diterima sebagai karyawan yang
bekerja pada perusahaan. Kalau menurut J Rabianto, (1999 : 19), menyatakan
bahwa :
1. Kinerja karyawan
adalah keluaran fisik per unit dari usaha yang secara produktif.
2. Kinerja adalah
tingkat keefektifan dan manajemen pemasaran di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas
untuk pendapatan.
3. Kinerja karyawan
adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja.
4. Kinerja karyawan adalah pengukuran seberapa
baik sumber daya digunakan bersama di dalam organisasi untuk menyelesaikan
suatu kumpulan-kumpulan hasil-hasil.
5. Kinwerja karyawan
adalah usaha untuk mencapai tingkat (level) tertinggi dari unjuk laku
(performance) dengan pemakaian dari sumber daya yang minim.
Kalau Melapyu SP Hasibuan, (1998 : 25), menyatakan bahwa :
1. Kinerja karyawan
adalah pada dasarnya suatu sikap yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu
esik lebih baik dari hari ini.
2. Secara umumn
kinerja karyawan mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai
dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan.
3. Kinerja karyawan
merupakan dua pengertian yang berbeda, adalah peningkatan pendapatan/ penjualan
menunjukkan pertambahan suatu hasil yang telah dicapai, sedangkan peningkatan
kinerja karyawan mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara pencapaian
pendapatan yang diinginkan.
4. Peningkatan
kinerja dapat dilihat dalam tiga factor :
a. Jumlah pendapatan/
penjualan meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama.
b. Jumlah penjualan
yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang.
c. Jumlah penjualan
yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relative
lebih kecil.
5. Sumber daya
manusia memegang peranan utama dalam proses peningkatan pertambahan kinerja
karyawan oleh karena pendapatan/ penjualan dan teknologi pada hakekatnya
merupakan hasil karya manusia.
J. Ravianto dalam bukunya Produktivitas
dan Pengukurannya (1998 : 18) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah
perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta kerja karyawan
persatuana waktu.
Edwin B Flippo, (1999 : 112 ) menyatakan
bahwa kinerja karyawan adalah sebagai suatu perbandingan antara outpout ( hasil
yang dicapai) dan input (tenaga kerja), di mana kinerja karyawan yang digunakan
selama proses pendpatan dikatagorikan ke dalam input pendapatan.
Payaman J Simanjuntak, (2000 : 15)
menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah mengefektifkan factor kinerja karyawan
yang secara langsung digunakan dalam proses pendapatan.
Dengan memandang kinerja karyawan sebagai
factor masukan (input) yang paling utama guna meningkatkan kinerja karyawan
pada suatu instansi, maka upaya kearah
penggunaan kinerja karyawan secara efektif semestinya dilaksanakan oleh
instansi itu sendiri. Upaya-upaya penggunaan kinerja karyawan secara efektif
ini dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan seperti pelaksanaan
pendidikan, latihan dan berbagai upaya lainnya dilaksanakan dalam pembahasan
ini.
DAFTAR PUSTAKA
Calvin Engler, 1999, Controllership, Tugas Akuntansi Manajemen, Alih Bahasa, Gunawan Hutahuruk, Edisi Ketigaa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Chritina Ellen, Fuad M. Sugiarto, 2001, Anggaran Perushaan Suatu Pendekatan Praktis, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Edwin B. F, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Hartanto, D, 2003, Akuntansi Untuk Usahawan, Edisi Pertama, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.
Horgren, Charles, T, 2002, Cost Accounting, A.Managerial Emphasis, Fourth Edition, Prentice-Hall, of India Private Limited, New Delhi.
Haryani, 2003, Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pembantu Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, PT Trakindo, Makassar.
Mulyono, Teguh, Pajo , 1999, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Cetakan Pertama, Edisi Kelima, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Ray H. Garisson, 1995, Akuntansi Pemerintahan, Edisi Ketiga, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
Simanjuntak, P, J. 2000, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar