Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

       Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

       Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2013:13), yaitu sebagai berikut.

1.   Pajak Provinsi, terdiri dari:

a.   pajak kendaraan bermotor;

b.   bea balik nama kendaraan bermotor;

c.   pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

d.   pajak air permukaan; dan

e.   pajak rokok.

2.    Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a.   pajak hotel;

b.   pajak restoran;

c.   pajak hiburan;

d.   pajak reklame;

e.   pajak penerangan jalan;

f.    pajak mineral bukan logam dan batuan;

g.   pajak parkir;

h.   pajak air tanah;

i.    pajak sarang burung walet;

j.    pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

k.   bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.