RETRIBUSI DAERAH.

Disamping pajak daerah sebagai mana disebutkan sebelumnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meliputi rertibusi atau perizinan yang diperoleh dalam Undang-Undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Yang dimaksud rertibusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kepentingan orang atau badan.

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif rertibusi bersifat fleksibel sesuai dangan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Penambahan Jenis retribusi Daerah

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a.    Retribusi Jasa Umum, yang meliputi:

1)    Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2)    Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3)    Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

4)    Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5)    Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6)    Retribusi Pelayanan Pasar;

7)    Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

8)    Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9)    Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta;

10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;

11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;

12) Retribusi Tera/Tera ulang;

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

14) Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

b.    Retribusi Jasa Khusus, yang meliputi:

1)    Retribusi Pemakaiaan Kekayaan daerah;

2)    Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

3)    Retribusi Tempat Pelelangan;

4)    Retribusi Terminal;

5)    Retribusi Tempat Khusus Parkir;

6)    Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/villa;

7)    Retriubusi Rumah Potong Hewan;

8)    Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

9)    Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

11) Retribusi Penjulan Produksi Usaha Daerah;

1. Retribusi Perizinan Tertentu

1)    Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2)    Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

3)    Retribusi Izin Gangguan;

4)    Retribusi Izin Trayek; dan

5)    Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini , secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang di kelompokkan kedalam 3 gologan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, rertibusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a)    Retribusi Tera/Tera Ulang

Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengandalian tersebut , alat ukur, takaran, dan timbangan akan berfungsi dengan baik, sehingga pengunaannya tdk merugikan masyarakat.

b)    Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembagunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan, dan keselamatan, keindahan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.

Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari nilai jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c)    Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menegah, separti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatian dimaksud.

d)    Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah pemerintah daerah sesuai dengan kewenagannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengandalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksanan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.