Syarat Efektivitas Pengawasan

Berkaitan dengan bagaimana efektifnya suatu pengawasan, maka berikut beberapa pendapat mengenai syarat-syarat agar pengawasan berjalan efektif, antara lain :

Menurut Certo. Sistem pengawasan manajemen (management control system) dalam Harahap S.S. (2001 : 44-45), bahwa agar pengawasan sukses, maka harus disadari bahwa :

1)    Sistem kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu. Artinya suatu sistem kontrol tidak akan dapat berlaku untuk semua badan (lembaga).

2)    Kegiatan kontrol harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya.

3)    Informasi untuk maksud kontrol harus diperoleh tepat waktu.

4)    Mekanisme kontrol harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.

Kemudian menurut Duncan. Sistem pengawasan manajemen (management control system) dalam Harahap S.S. (2001 : 45), mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

1)    Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan.

2)    Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi.

3)    Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.

4)    Pengawasan itu harus fleksibel.

5)    Pengawasan harus ekonomis.

Sedangkan menurut Bailey. Sistem pengawasan manajemen (management control system) dalam Harahap S.S. (2001 : 45), mengemukakan beberapa syarat agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif ditinjau dari kacamat akuntansi, antara lain :

1)    Struktur Organisasi yang baik yang dapat menunjukkan secara jelas perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing pejabat.

2)    Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas.

3)    Struktur akuntansi yang baik yang memiliki ciri :

1. Adanya daftar susunan perkiraan.
2. Pedoman akuntansi.
3. Daftar tugas yang jelas diantara para pegawai pelaksana.
4. Menggunakan perkiraan kontrol.
5. Selalu memakai dokumen yang sudah diberi nomor.
6. Metode lain dianjurkan untuk digunakan sepanjang dapat memperkuat sistem pengawasan.

4)    Kebijakan personalia yang baik.

5)    Adanya badan atau staf internal auditor yang independen dan kuat.

6)    Dewan pengawasan (komisaris) yang kompeten dan aktif.