Indikator Desentralisasi Fiskal
Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah
desentralisasi fiskal daerah (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal daerah
merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan,
karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.
Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai
proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari
sumber-sumbber diluar subsidi dari penerintah pusat
Menurut Suparmoko (1987) untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat
digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD
dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat desentralisasi fiskal
daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai
pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila
disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai
kemampuan menggali sumber-sumber PAD.
Menurut Sugiyanto (2000) ukuran yang digunakan adalah perbandingan
PAD terhadap pengeluaran pemerintah. Rumusnya : R/E (R = PAD dan E =
anggaran pengeluaran). Apabila rasio tersebut semakin besar, berarti
kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.
Menurut Sukanto (2000), untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal
digunakan :
- Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
- Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan
Daerah
- Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah
Menurut TIM LPEM - FEUI pada laporan akhir kebijakan desentralisasi
dalam masa transisi (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah
daerah dalam menghadapi otonomi daerah , khususnya di bidang keuangan,
diukur dari sejauh mana kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya
oleh PAD dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :
- Perbandingan PAD dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD+Bagi Hasil dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD per kapita dengan Pengeluaran Rutin per kapita
- Perbandingan PAD per kapita dengan Total Pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita dengan Total pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita
Jika hasilnya tinggi, maka perana PAD dalam membiayai urusan daerah
dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar