Konsep Dasar Bank Syariah

Konsep Dasar Bank Syariah

 Pengertian

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya  menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Sedang lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.[1]

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu :

1.    Menghimpun dana

2.    Menyalurkan dana

3.    Memberikan jasa lainnya

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan  mengandalkan pada bunga.

Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam[2]

Menurut Syafi’I Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan antara bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam[3] yaitu :

q  Bank syariah adalah :

1.    Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2.    Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits

q  Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan ketika itu. Rasulullah sendiri pernah dititipi harta oleh orang-orang Qurays pada waktu itu. Sehingga diberi gelar Al Amin karena terpercaya memegang amanah.

Sedang dalam perkembangannya di zaman Bani Abbasiyah, orang yang mempunyai keahlian untuk menyimpan, menyalurkan dan mentransfer uang disebut Jihbiz.

Berikut ini adalah bagan evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam :

Gambar 2.1 Evolusi Perbankan Islam

Sumber : Buku Apa dan Bagaimana Bank Islam karangan Syafi’I Antonio (1997)

Perbankan syariah mulai dikenal pada dekade 1960-an dengan nama Mit Ghamr Bank. Bank tersebut beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga ini dibina oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar dan masih berskala kecil di Mesir. Namun institusi tersebut menjadi perintis perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam[4].

Saat sidang Menteri Luar Negeri Negara - Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) dikaji para ahli dari 18 negara Islam[5].

Pada intinya sidang tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugiannya. Setelah melaksanakan sidang beberapa kali akhirnya pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Dan semua anggota OKI menjadi anggota IDB[6].

            Berdirinya IDB mengilhami pendirian bank-bank syariah di negara - negara Islam. Bank-bank yang termasuk kategori awal dalam pendiriannya adalah[7] :

1.      Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan)

2.      Kuwait Finance House

3.      Dubai Islamic Bank

4.      Jordan Islamic Bank for Finance and Investment

5.      Bahrain Islamic Bank

6.      Islamic InternationalBank for Investment and Development (Mesir)

 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun lebih spesifik kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Pada lokakarya MUI 18-20 Agustus 1990 dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Perbankan MUI pada amanat Munas IV MUI. Akhirnya pada 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia[8].

Namun di awal perjalannya, bank syariah ini kurang mendapatkan respon. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hanya dicantumkan di pasal 6 (m) yang menyatakan bahwa : ”menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah tersebut tertuang dalam PP No 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Secara rinci mengatur perizinan, kepengurusan, kepemilikan, kegiatan operasional lainnya, baik bagi bank umum maupun bagi BPR.

            Baru pada Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan Bank Syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam dengan resmi disebut bank syariah. Sejak saat itu semua bank baik itu bank umum maupun BPR diwajibkan mencantumkan kata “syariah” pada nama banknya.

Sampai Maret 2005 telah ada 3 bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank Danamon, BRI, dan lain-lain. Serta 89 BPR Syariah juga ratusan BMT.

Prinsip-prinsip umum bank syariah.

            Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits.  Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi[9] :

1.      Prinsip pengharaman riba

Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari.

2.      Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

3.      Prinsip Kesamaan

Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

 Karakteristik Bank Syariah           

Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional adalah[10] :

a.    Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

b.    Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

1)    Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya

2)    Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)

3)    Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

4)    Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif

5)    Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang

6)    Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

c.    Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

d.    Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

e.    Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f.     Melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini :

1.      Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman

2.      Bukan riba

3.      Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain

4.      Tidak ada penipuan (gharar)

5.      Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan

6.      Tidak mengandung unsur judi (maisyir)

g.    Kegiatan bank syariah antara lain sebagai :

1)    Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.

2)    Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3)    Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4)    Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

h.    Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penyaluran dana menggunakan :

1)        Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan.

2)        Prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual beli.

3)        Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa.

4)        Prinsip lain yang sesuai syariah.

f.     Laporan keuangan terdiri dari :

q  Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi :

1.    Laporan Laba Rugi

2.    Neraca

3.    Laporan Arus Kas

4.    Laporan Perubahan Ekuitas

q  Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

q  Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam :

1)    Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS

2)    Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh

q  Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data -data yang tersaji di laporan keuangan tersebut.

Potensi Bank Syariah

Potensi itu dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu untuk kepentingan mobilisasi dana / simpanan dan untuk kepentingan penyaluran/ pembiayaan. Kekuatan bank syariah sebenarnya terletak pada :

1.    Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk

Hal itu terlihat dari beberapa elemen masyarakat. Seperti yang telah dilakukan MUI dengan mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional. Jumlah umat Islam Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah.

2.    Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia

Adanya bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting untuk memelihara umat Islam terjerumus kapada yang haram.  Beberapa bank syariah berskala internasional datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka bank syariah patungan dengan bank nasional. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya bank syariah di Indonesia.

3.    Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang dilahirkan. Di mulai dari UU No.7 Tahun 1992 serta UU No.10 Tahun 1998. Dalam beberapa hal, konsep regulasi bank syariah memiliki persamaan dengan regulasi bank konvensional. Rasionalisasi bagi implementasi regulasi dalam bidang perbankan antara lain :

1.      Melindungi konsumen dari kemungkinan eksploitasi monopoli.

2.      Melindungi konsumen yang tidak memiliki akses terhadap informasi.

3.      Menjaga kestabilan sistem.

Tabel 2.1 Perbandingan rasionalisasi regulasi

Rasionalisasi Regulasi	Perbankan konvensional	Perbankan Syariah
Material welfare	Optimalisasi proses saving-investment serta pemberian jaminan sistem transaksi yang efisien dan aman bagi masyarakat.	Optimalisasi proses saving-investment serta pemberian jaminan sistem transakasi yang efisien dan aman bagi masyarakat.
Spiritual welfare	Tidak didefinisikan dengan jelas.	Memberikan pemuasan kebutuhan bagi masyarakat muslim bahwa konsep transaksi yang disediakan sesuai syariah.

Khan dan Capra (1999) memberikan tiga alasan utama mengenai perlunya perbankan syariah untuk memiliki kerangka pengaturan yang sehat. Pertama, peraturan yang disusun harus dapat memberikan sumbangan bagi stabilitas dalam sistem perbankan yang akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Kedua, adanya kebutuhan bagi kepatuhan terhadap syariah. Mengingat tujuan utama sistem perbankan syariah adalah untuk memberikan kesejahteraan dalam segala bidang (material dan spiritual). Ketiga, dalam suatu sistem keuangan yang telah bersifat global, standar operasi perbankan syariah harus memiliki dasar-dasar pertimbangan finansial yang dapat diterima secara internasional. Namun harus tetap dapat menunjukkan perbedaan karakteristik dalam konsep operasionalnya.

4. Konsep yang melekat pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan terdiri dari produk penyaluran dana (financing), penghimpunan dana (funding) dan jasa (service). Ketiga produk tersebut juga dilakukan bank syariah.

Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1.      Pembiayaan dengan prinsip jual beli

2.      Pembiayaan dengan prinsip sewa

3.      Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi)

4.      Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

1.    Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

a.    Murabahah

Sering juga disebut al Bai bitsaman ajil. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli[11]. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

b.    Salam

Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu[12]. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

c.    Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara al mustashni (pembeli) dan as shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual)[13]. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

2.      Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa - menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya[14].

3.      Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a.    Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan[15].

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.

b.    Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka[16]. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalah gunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat ) dan Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat).

4.      Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

a.    Hiwalah (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.

b.    Rahn (gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c.    Qardh

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.

d.    Wakalah

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e.    Kafalah

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Produk Penghimpunan Dana

            Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro,  tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya wadiah yad dhamanah adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedang pada wadiah yad amanah, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Wadiah sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediator antara deficit unit dengan surplus unit, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti sharf dan ijarah.

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

---

[1] Kasmir,Manajemen Perbankan,Rajawali Pers,Jakarta,2002,hal 11

[2] Muhammad,Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah,PSEI STIS,Yogyakarta,2001

[3] Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,PT Dana Bhakti Wakaf,Yogyakarta,1997,hal 1

[4] Antonio Syafi’I, Bank Syariah, Bank Indonesia, Jakarta,1999,hal 271

[5] ibid, hal 272

[6] ibid

[7] ibid, hal 274

[8] ibid, hal 278

[9] Didin Hafidhuddin,makalah Implementasi Ekonomi Islam Dibidang Perbankan Syariah,2003

[10] IAI,Kerangka Dasar Penyusunandan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah,Jakarta,2002

[11] IAI,PSAK 59 

[12] ibid

[13] ibid

[14] ibid

[15] ibid

[16] ibid